RAKYATKU.COM -- Kabinet Jokowi bergerak lagi. Tanda-tandanya sudah ada. Diawali peleburan dan pembentukan kementerian. Bakal ada kejutan.
Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut akan mengisi salah satu pos dalam kabinet. Walau tak ikut koalisi pengusung presiden, belakangan partai berlambang matahari terbit itu mulai merapat.
PAN tak terbiasa menjadi oposisi. Pada periode pertama Jokowi bersama JK, PAN juga bergabung di saat-saat terakhir. Pada pilpres selalu berseberangan Jokowi.
Baca Juga : Ini Agenda Presiden Jokowi pada Rabu Pon 1 Februari
PAN bergabung ke kabinet atau tidak, bukan itu kejutannya. Lalu apa? Rapsel Ali. Anggota DPR RI asal Fraksi Partai NasDem itu masuk bursa calon menteri.
Rapsel adalah kakak kandung Bupati Selayar, Basli Ali. Sebelum masuk Senayan, dia dikenal sebagai pengusaha. Pernah menjadi direktur di Institut Lembang Sembilan. Juga aktif di sejumlah organisasi. Termasuk Perbakin.
Sebelum Pemilu 2019, Rapsel menikahi putri Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Nur Azizah. Uniknya, yang menjadi salah satu saksi pernikahan adalah HM Alwi Hamu, mantan menantunya.
Baca Juga : Soal Jokowi Reshuffle Kabinet, Mensesneg: Januari Enggak Ada, Februari Enggak Tahulah
Pos apa yang akan ditempati Rapsel Ali? Menarik ditunggu.
Sementara bergabungnya PAN diisyaratkan Guspardi Gaus, Selasa (20/4/2021). Anggota Komisi II DPR ini mengaku, PAN mendukung langkah Jokowi untuk kembali melakukan reshuffle agar roda pemerintahan semakin baik.
Dia mengatakan, PAN tidak mempersoalkan posisi apapun yang diberikan jika bergabung dalam kabinet.
Baca Juga : Jokowi Kemungkinan Reshuffle Kabinet Januari, Ngabalin: Kalau Dicopot Jangan Dongkol
"Semua keputusan yang akan diambil Jokowi tentu sudah melewati pertimbangan politik, efektivitas dalam upaya peningkatan kinerja kabinet, demi kemajuan bangsa dan negara," ujarnya.
Ia berpendapat, masuk atau tidaknya PAN dalam kabinet, posisi partai tetap mendukung kebijakan yang pro-rakyat. Dalam hal ini, PAN tetap menjalankan fungsi check and balance.
"Bagi PAN, ini ibarat air mengalir saja. Kita senantiasa menjaga dan mengawal pemerintah berjalan sesuai semangat reformasi demi kepentingan bangsa dan negara. Dan jika ada sesuatu yang tidak pas, kita akan kritisi kebijakan pemerintah tersebut," tambahnya.
Baca Juga : Presiden Jokowi Resmi Lantik Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto
Isu reshuffle kabinet itu sebelumnya diungkap Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin. Pekan lalu, dia menyebut bahwa reshuffle akan dilakukan Jokowi dalam waktu dekat.
Rencana itu dipastikan kebenarannya. Apalagi sidang paripurna DPR pada Jumat (9/4/2021) telah menyetujui pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Investasi.
Pembentukan dua kementerian itu berdasarkan hasil keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang membahas surat dari Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.
Baca Juga : Zulkifli Hasan Jadi Menteri Perdagangan, Hadi Tjahjanto Menteri ATR?
Selain itu, rapat Bamus DPR itu menyetujui penggabungan sebagian tugas dan fungsi dari Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi dipimpin oleh masing-masing menteri. Kemendikbud dipimpin oleh Nadiem Makarim, sementara Kemenristekdikti dipimpin oleh Bambang Brodjonegoro.
Sementara Kementerian Investasi adalah kementerian yang benar-benar baru, meskipun sudah ada lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dipimpin Bahlil Lahadalia dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan.
Pada Desember 2020, Jokowi juga melakukan reshuffle kabinet. Dia melantik 6 menteri baru sebagai berikut:
1. Menteri Sosial Tri Rismaharini menggantikan Juliari Batubara;
2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menggantikan Wishnutama;
3. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggantikan posisi Terawan Agus Putranto;
4. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menggantikan posisi Fachrul Razi;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menggantikan Edhy Prabowo;
6. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menggantikan posisi Agus Suparmanto.