RAKYATKU.COM,PAREPARE -- Pendataan Keluarga akan dimulai secara serentak di seluruh Indonesia pada 1 April-31 Mei 2021.
Pemkot Parepare melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) menyiapkan sekitar 320 kader yang akan turun mendata setiap keluarga di Parepare.
Sebelum turun para kader diberikan Orientasi Pendataan Keluarga (PK) Tingkat Kota Parepare 2021 yang diadakan Dinas PPKB Parepare, Rabu (24/3/2021).
Baca Juga : IM3 Gelar Konser Collabonation Tout di Kota Parepare. Hibur 8500an Pengunjung
Sekda Kota Parepare H Iwan Asaad yang membuka orientasi secara virtual mengingatkan, di tangan para kader lah yang menentukan kesuksesan Pendataan Keluarga ini.
Karena itu Iwan Asaad menekankan, tidak boleh ada rekayasa data keluarga, dan kader pendata yang bisa memastikan hal itu tidak terjadi.
“Saya sangat berharap kepada para kader dan petugas pendata betul-betul menyampaikan data yang akurat dan tidak direkayasa. Melalui kader, masyarakat juga bisa diberikan edukasi tentang Covid-19, serta banyak hal yang bisa mengedukasi masyarakat,” pesan Iwan Asaad.
Baca Juga : Kebakaran Terjadi di Perumahan Padat Penduduk Kota Parepare
Orientasi bagi kader yang tersebar di 22 kelurahan dari empat kecamatan ini berlangsung selama enam hari, 24-29 Maret 2021.
Para kader ini terdiri dari Kecamatan Bacukiki 50 orang, Kecamatan Ujung 83 orang, Kecamatan Soreang 101 orang, dan Kecamatan Bacukiki Barat 83 orang.
Kepala Dinas PPKB Parepare, Halwatia mengatakan, Pendataan Keluarga ini seharusnya dilaksanakan pada 2020. Namun karena pandemi, sehingga diadakan pada 2021.
Baca Juga : Perampok di Parepare Gasak Uang dan Puluhan Karton Rokok, Receiver CCTV Turut Dibawa Kabur
Halwatia mengemukakan, Pendataan Keluarga ini untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dan program lainnya di Indonesia.
“Pendataan keluarga baru tahun 2021 merupakan program nasional, yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Yang menjadi penanggung jawab Kepala BKKBN Pusat. Sehingga Dinas Pengendalian Penduduk di kabupaten kota di seluruh Indonesia, melakukan pendataan terhadap keluarga. Pertama keluarga yang memiliki anak dan balita, serta keluarga yang memiliki ibu hamil pertama,” terang Halwatia.
