RAKYATKU.COM - DPR meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan mudik lebaran. Melalui
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, pemerintah tak akan melarang masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengatakan, sebaiknya pemerintah melakukan kajian ulang atas kebijakan tidak adanya pelarangan mudik lebaran. Dia khawatir akan ada lonjakan kasus Covid-19 pasca mudik Lebaran dilakukan.
"Tidak adanya larangan mudik lebaran menimbulkan kekhawatiran terjadinya lonjakan kasus. Angka kasus baru Covid-19 di Indonesia masih tinggi, bahkan, angka kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia,” ungkap Netty kepada wartawan, Jumat (19/3/2021).
Baca Juga : Habiskan Bahan Bakar hanya Rp250 ribu Mudik Lebaran, Yaris Cross Hybrid Terbukti Irit
Dikatakan Netty, pengalaman yang ada setiap liburan panjang dan mobilitas tinggi ini menjadi sebuah titik lonjakan kasus corona.
“Selain itu, pengalaman kita menunjukkan bahwa terjadi lonjakan kasus, setiap kali terjadi mobilitas masyarakat pada saat liburan panjang," tuturnya.
Lebih lanjut, Politisi PKS itu mendesak untuk pemerintah mempertimbangkan kembali semua aspek secara komprehensif sebelum memutuskan melarang atau membolehkan mudik Lebaran.
Baca Juga : Rasakan Kemudahan Isi Daya di SPKLU PLN, Ini Kata Pengguna Kendaraan Listrik Saat Mudik Idul Fitri 1445 H
"Pertimbangkan kembali semua aspeknya. Jangan sampai kita menyesal di akhir. Program vaksinasi yang sedang berjalan jangan dijadikan dalih untuk merasa aman dan mengabaikan prokes serta pembatasan mobilitas penduduk,” katanya.
“Apalagi realisasinya juga masih sangat rendah, yaitu baru sekitar 200 ribu dosis per hari, padahal taget pemerintah satu juta dosis. Dan saat ini vaksinasi terkendala soal AstraZeneca yang diduga memiliki efek samping yang buruk sehingga penggunaannya ditunda pemerintah" tambahnya.