RAKYATKU.COM - Mahfud MD dikait-kaitkan dengan isu Moeldoko yang akan mengambil alih Partai Demokrat. Hari ini, Menkopolhukam itu membantah lewat cuitan Twitter.
"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri. Termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," ujar Mahfud, Selasa (2/2/2021).
"Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," lanjut Mahfud.
Baca Juga : Anggota DPR RI Frederik Kalalembang Dorong Revisi Undang-undang Terkait Keamanan Laut
Nah, yang menarik, Mahfud MD tidak terlalu percaya partai sebesar Partai Demokrat bisa dikudeta ketua umumnya.
Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono menjadi ketua umum Partai Demokrat setelah menerima pelimpahan dari ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Jabatan Menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD (Partai Demokrat) sendiri solid," tambah Mahfud MD.
Baca Juga : Istri Moeldoko Meninggal Dunia
Isu adanya restu Mahfud MD muncul dari cuitan politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik. Dia menyebut bahwa Moeldoko mengklaim mendapat restu dari sejumlah pejabat negara.
Mahfud MD salah satunya. Kemudian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
Sementara Agus Harimurti Yudhoyono mengakui ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
Baca Juga : Demokrat Barru Buka Peluang Milenial Jadi Kader
"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY, Senin (1/2/2021).
Menurut AHY, berdasarkan informasi yang ia peroleh, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo. AHY pun menyebut gerakan tersebut juga sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.