RAKYATKU.COM - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai belum efektif menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, pun mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan ketat atau lockdown khusus untuk periode akhir pekan.
"Lockdown akhir pekan itu dimaksudkan untuk mengurangi pergerakan masyarakat di ruang publik," kata Saleh, Sabtu (30/1/2021).
Baca Juga : Inilah Keppres Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia
Dalam penerapan lockdown akhir pekan, kata dia, masyarakat yang tinggal di zona COVID-19 merah dan oranye tidak boleh keluar rumah pada akhir pekan.
Pembatasan itu berlaku setiap Jumat malam mulai sekitar pukul 20.00 hingga Senin pagi pukul 05.00. "Artinya, masyarakat tidak keluar selama 2 hari 3 malam," ucap Saleh.
Saleh menilai, masyarakat paling banyak keluar pada akhir pekan. Selain berkunjung ke mal-mal, ada juga masyarakat yang menyempatkan diri untuk berwisata.
Baca Juga : Pemerintah Resmi Cabut Status Pandemi Covid-19, Beralih Jadi Endemi
Aktivitas itu dinilai menciptakan kerumunan. "Nah, dengan lockdown akhir pekan, hal tersebut dapat dihindarkan," tuturnya.
Lokcdown akhir pekan dinilai tidak terlalu mengganggu kegiatan perekonomian. Alasannya, pada periode Senin sampai Jumat, kegiatan ekonomi tetap berlangsung seperti biasa.
"Boleh saja pakai protokol kesehatan sesuai yang diatur di dalam PPKM," kata Saleh.
Baca Juga : Indonesia Siap Masuki Fase Endemi Covid-19, Biaya Perawatan Tak Ditanggung Pemerintah
Walaupun lockdown akhir pekan dijalankan, kata Saleh, kegiatan ekonomi yang menyangkut kebutuhan pokok warga tetap boleh dijalankan. M
isalnya, pemenuhan bahan makanan, minum, hingga obat. Di luar itu, mereka yang keluar harus diberi sanksi berupa denda dan dilakukan secara tegas.
Saleh mengatakan banyak yang menilai bahwa lockdown akhir pekan belum tentu efektif. Namun, dia menilai Indonesia perlu berkaca dari pengalaman Turki yang berhasil mengurangi penyebaran COVID-19 dalam skala tertentu dengan kebijakan serupa.
Sumber: Bisnis