RAKYATKU.COM,JENEPONTO -- Pilkada Jeneponto masih dua tahun lagi. Bursa bakal calon sudah mulai ramai dibicarakan.
Nama-nama yang muncul banyak wajah lama. Tidak sedikit wajah baru. Di antara pendatang baru yang disebut-sebut yakni HM Syafruddin Nurdin, sekretaris daerah Jeneponto dan mantan kepala Dinas Kesehatan.
Pengamat politik asal Jeneponto, Abdul Wahab Karaeng Butung mengatakan, bakal calon bupati yang muncul berasal dari beberapa kalangan. Mulai birokrasi, politikus, hingga pengusaha.
Baca Juga : Syamsuddin Karlos Pilih Mantan Kepala BKD Jadi Wakil di Pilkada Jeneponto 2024
Hanya saja, dia menganggap terlalu dini membicarakan bursa calon bupati saat ini.
"Kasihan rakyat. Rakyat masih membutuhkan kesejahteraan. Janganlah dibuat pemikiran rakyat diubah-ubah menjadi pemikiran politik. Berpikirlah dulu untuk rakyat. Silakan Anda berpolitik, tapi rakyat butuh pemikiran di konteks lain," kata Karaeng Butung, Jumat (11/12/2020).
Selain Syafruddin Nurdin, beberapa nama yang masuk bursa antara lain Muh Sarif Patta, Syamsuddin Karlos, Mulyadi Mustamu, dan Paris Yasir. Juga Ashari Fakhsirie Radjamilo.
Bupati Jeneponto saat ini, Iksan Iskandar tidak lagi maju karena sudah dua periode. Itu membuat pilkada nanti bakal lebih ramai.
Politikus Partai Golkar Jeneponto, Sudirman Sappara menambahkan, sejumlah nama yang masuk bursa adalah putra putri terbaik. Mereka rata-rata punya pengalaman politik.
"Saya pikir langkah politik yang punya keinginan untuk maju, silakan saja. Apalagi jika jadwalnya jadi ditetapkan pada 2022. Jadi itu hal yang sangat potensi, jika melakukan sosialisasi dari sekarang," katanya.
Harus diingat, partai politik tidak serta merta memberikan pintu bagi bakal calon. Harus dilihat elektabilitasnya melalui survei. Rekomendasi butus proses panjang.
Dia mempersilakan para bakal calon untuk bersosialisasi. Bersaing meraih simpati rakyat. Jika elektabilitasnya tinggi, maka tidak sulit mendapatkan rekomendasi partai politik nantinya.
Di Jeneponto, semua partai harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon. Tidak satu pun yang memenuhi syarat minimal kursi, yakni 8 atau 20 persen dari total 40 kursi DPRD Jeneponto.
Gerindra sebagai pemilik kursi terbanyak hanya memiliki tujuh kursi. Golkar enam kursi. Gerindra butuh tambahan kursi untuk memenuhi syarat minimal.