PANGKEP - Pasangan Andi Nirawati-Lutfi Hanafi (Anir-Lutfi) tampil mencolok dalam debat perdana Pilkada Pangkep yang berlangsung di Hotel Gammara, Kota Makassar (1/11/2020).
Selain kompak mengenakan baju berwarna oranye, duet nomor urut 4 ini sukses berbagi peran dengan baik dalam menjabarkan visi misi dan program strategis untuk lima tahun ke depan.
Tak ada yang mendominasi dalam memaparkan. Pun keduanya tak irit bicara. Mulai dari awal hingga debat berakhir.
Baca Juga : Lutfi Hanafi Ajak Bupati Pangkep Foto Bareng Usai Nyoblos di TPS
Anir lebih dulu memberi penjelasan secara umum, sedangkan Lutfi memaparkan program-program strategis. Begitupun sebaliknya. Lutfi terkadang mengawali dan Anir bertugas menambahkan.
Misalnya dalam sesi tanya jawab antar kandidat. Saat menjawab pertanyaan nomor urut 3, Lutfi yang lebih dulu menjawab soal strategi pemberdayaan perempuan.
"Ini pertanyaan yang bagus. Karena ini menjadi program prioritas Anir-Lutfi. Pertama adalah, kita akan memberikan bantuan sebesar Rp10 juta per KK. Ini digunakan untuk membuka usaha. Kedua, kita akan memberikan modal usaha untuk pagadde-gadde (pedagang kecil). Ketiga, kita akan melatih ibu-ibu seperti menjahit dan selanjutnya diberikan bantuan modal. Keempat yakni membangun KIPA yang bisa membuka lapangan kerja 1.000 per tahun," papar Lutfi.
Baca Juga : Besok Pencoblosan, Anir-Lutfi ke Pemilih: Awali dengan Basmalah
Di sisa waktu yang tersedia, Anir lalu menambahkan program lainnya yang sekaitan dengan pemberdayaan perempuan.
"Kami juga akan membangun rumah industri dan ekonomi kreatif. Rumah ini akan membimbing, mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Kami juga akan membuat Segeri Business Park sebagai pusat niaga," pungkas Anir.
Selain itu, Anir-Lutfi begitu santun dalam menjawab maupun memberi pertanyaan.
Baca Juga : Kawal Pemungutan Suara, Anir-Lutfi Siapkan 2.100 Saksi di Semua TPS
Tak ada kalimat yang menyerang secara personal.
Sekadar diketahui, debat publik perdana ini mengusung tema tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, pelayanan publik, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta kebijakan menangani pandemi Covid-19.