RAKYATKU.COM - Demo berulang peternak ayam di Kementan menyisakan pertanyaan besar bagi Maxwell Gultom, Direktur Eksekutif The Indonesia Green Financial and Investment Institute (TIGFII).
Sejatinya memang urusan sektor produksi peternakan menjadi urusan Kementan. Namun, soal harga sudah jelas diatur dengan Permendag.
"Menurut saya, Kemendag punya peran besar dalam mengatur dan menyelesaikan isu harga pangan. Naik turunnya harga komoditas bukan hanya urusan Kementan, namun Kemendag punya instrumen kebijakan yang sangat berperan dalam mengatasi fluktuasi harga yang berlebihan," kata Maxwell.
"Beberapa kasus kelangkaan maupun over supply pangan, petani dan peternak selalu mengadu ke Kementan. Namun, pengendalian distribusi dan harga adalah hal yang harus ditangani kementerian yang mengurusi perdagangan," tambahnya.
"Saya hargai Kementan yang selalu pasang badan buat petani peternak. Selalu berusaha mencarikan solusi. Hemat saya, Kemendag perlu ikut andil dalam isu ini juga. Pembagian kerja penting agar Kementan bisa lebih fokus menangani isu produksi," sambungnya.
Menurutnya, kejadian seperti ini jangan terus berulang, seolah pemerintah tidak bersinergi dalam menyusun kebijakan yang pro petani. Produksi melimpah di masa pandemi ini memang menjadi soal tersendiri, karena daya beli menurun, dan tidak hanya pada kasus ayam.
Baca Juga : Panen Jagung di Lokasi Food Estate Gunung Mas Memuaskan
"Sebenarnya ini kan bagian dari rantai produksi hingga konsumen. Upaya pembelian ayam oleh perusahaan perbibitan dan BUMN sudah bagus, tapi perlu solusi logistik dan pemasaran. Saya yakin sektor pertanian ditengah pandemi menjadi tumpuan rakyat kecil. Kita harus bantu mereka. Jangan berdiam saat rakyat resah," kata Maxwell.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Sugeng Wahyudi mengatakan, harga ayam hidup dari peternak saat ini rata-rata hanya dihargai Rp12 ribu per kilogram (kg). Padahal, biaya produksi ayam di kisaran Rp18 ribu per kg.
Sementara harga acuan ayam di tingkat peternak sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 sebesar Rp18 ribu hingga Rp19 ribu per kg.
