RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Penjabat Wali kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin meminta aparat perbatasan untuk tidak menyulitkan masyarakat.
Terutama pada saat penerapan pembatasan pergerakan lintas antar daerah yang dimulai Sabtu (11/7/2020).
Menurutnya, metode pemeriksaan dokumen harus berlangsung mudah dan cepat sehingga tidak menimbulkan antrean kendaraan panjang yang memicu terjadinya kemacetan.
“Hari ini kita sosialisasikan. Insya Allah besok hingga lusa kita uji coba. Mudah-mudahan tidak ada kendala hingga penerapan di hari Sabtu nanti," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini Tim Penegakan Disiplin di bawah pimpinan asisten pemerintahan terus bekerja berkordinasi dengan seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
"Kemarin saya juga menemui Pak Bupati Maros dan Pak Bupati Gowa terkait rencana penerapan perwali yang nantinya tentu berdampak pada daerah tetangga kita. Namun yang paling penting saya ingin tekankan kepada aparat di perbatasan agar jangan menyulitkan masyarakat kita. Bikin metode agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Cukup periksa dokumen yang diperlukan saja serta memperbanyak titik pemeriksaan sehingga antrean tidak panjang," ujar Prof Rudy saat diwawancara sejumlah wartawan di kantor Gubernur Sulsel, Rabu (8/7/2020).
Menurutnya, rencana penerapan Peraturan Wali Kota Makassar nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 merupakan strategi dalam mengendalikan Covid-19 dengan tetap mempertahankan denyut ekonomi masyarakat.
Olehnya itu, kelompok masyarakat yang bekerja di kota Makassar diberi pengecualian, meskipun tetap akan dilakukan sampling random rapid test.
“Kita tidak ingin mentrasnfer penularan ke daerah. Kita tidak hanya menangani kota Makassar, tapi kita juga harus melindungi daerah sekitar. Warga Makassar yang mau keluar harus kita pastikan tidak menularkan virus di luar. Inilah esensi dari pembatasan pergerakan antar daerah ini,” lanjutnya.
