RAKYATKU.COM - Sebanyak 27 persen dari total penerima bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa, atau 2.025.672 orang, adalah perempuan kepala keluarga.
Informasi penting yang menunjukkan bertambahnya jumlah perempuan yang jatuh miskin karena perebakan virus corona di Indonesia ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dalam rapat gabungan di Komisi VIII DPR RI, terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan pada Rabu (1/7/2020).
Alih-alih menjelaskan tentang feminisasi kemiskinan itu, Abdul Halim justru menambahkan kalimat, "Ini janda tua Pak...". Ucapan itu langsung disambut gelak tawa sebagian yang hadir dalam rapat itu.
"Harus saya pertegas, ini janda tua," ujar Abdul Halim mengulang lagi pernyataannya.
Ketua Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), Nani Zulminarni, menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan dinilainya melecehkan sekelompok masyarakat miskin yang seharusnya dilindungi hak-haknya.
Tidak hanya itu, Nani menilai pernyataan Abdul Halim tidak beretika dan didasarkan pada pola pikir misoginis.
"Ia (Menteri Desa Abdul Halim] jelas menstigmatisasi janda sebagai objek seksual semata sehingga merasa perlu menekankan kepada para anggota DPR bahwa yang menerima BLT Dana Desa ini janda tua. Bukan yang muda dan lekat dengan stigma sebagai objek seksual," ujar Nani dalam wawancaranya dengan VOA.
Abdu Halim juga tidak menganalisis sumber kemiskinan yang makin menjerat perempuan dan mengusulkan solusinya. Abdul Halim tidak menjelaskan secara rinci yang dimaksud dengan "perempuan kepala keluarga", perempuan lajang yang menjadi tulang punggung keluarga.
“Mereka yang ditinggal suami merantau, mereka yang menjadi istri kesekian karena poligami atau mereka yang memang menjanda, tapi usianya di bawah 50 tahun sebagaimana data yang ada pada kami," papar Nani.
Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia KPI, Mike Verawati Tangka, mengatakan pihaknya sudah banyak mengumpulkan pernyataan-pernyataan para pejabat publik yang misoginis.
Di antaranya adalah pernyataan anggota DPRD Jember, Bupati Lumajang, Menkopolhukam Mahfud MD, hingga yang terbaru Menteri Desa.
"Menurut KPI ini cerminan bahwa pejabat-pejabat kita belum memiliki perspektif yang mendukung kesetaraan perempuan. Ini misoginis. Mungkin mereka menganggap itu semua guyonan, tapi ini sangat seksis dan misoginis, seperti tidak punya kontrol dan etika," ujarnya.
Sumber: VOA Indonesia
