RAKYATKU.COM, LUWU UTARA - Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menekankan Dana Desa tidak boleh seperti hantu, ada tapi tidak ada.
"Dana desa harus ada dan ada, ada dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak boleh seperti 'Desa Hantu' yang baru-baru ini viral. Tugas kita juga adalah memastikan dana desa dapat menekan dan menurunkan angka kemiskinan," ucap Indah usia melantik Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Malangke, di Halaman Kantor Camat Malangke, Jumat (8/11/2019).
Ia menegaskan tidak ingin mendengar kabar, jika di Malangke maupun di Malangke Barat terdapat dana desa tidak nampak kontribusinya terhadap penurunan angka kemiskinan.
"Begitupun kontribusi untuk mengurangi angka pengangguran. Jadi kalau ada yang jadi kades ataupun kepala BPD yang cita-citanya kaya, berarti dia salah alamat. Dia keliru dan tidak paham karena dana desa bukan dana kepala desa beserta jajaran maupun dana BPD, tapi dana untuk pembangunan masyarakat di desa, semangatnya juga bukan untuk membangun di desa, tapi membangun desa, tidak sekadar rabat beton, gorong-gorong dan pembangunan fisik lainnya tapi tidak ada pemberdayaan masyarakat," tegasnya.
Bukan tanpa alasan, Bupati perempuan pertama di Sulsel ini memang sangat teliti terhadap data-data tiap tahun terkait progres di desa.
"Utamanya mengecek adakah penurunan angka kemiskinan di desa tersebut. Ke depan Pemda akan konsolidasi terkait swakelola dan kita akan beri insentif bagi desa yang mengelola dengan model padat karya tunai," kunci IDP.
Diketahui pada kesempatan tersebut, Indah juga memberikan piagam penghargaan bagi desa yang PBBnya sudah lunas T.A 2019. Desa tersebut masing-masing Desa Pute Mata, Ladongi, Benteng, dan Giri Kusuma.
