RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Provinsi Sulawesi Selatan mendapat Daftar Isian Pelaksanaan Anggara (DIPA) tahun 2020 berupa Dana Transfer dan Dana Desa ke 24 kabupaten dan kota di Sulsel sebesar Rp32,39 triliun.
Digabung dengan alokasi dana vertikal seperti TNI, Polri, dan instansi kementerian lainnya, totalnya Rp52,79 triliun. Jumlah itu naik Rp860 miliar atau 1,65%, jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp51,93 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Sudarmanto mengatakan, rincian Belanja Negara tersebut, akan disalurkan melalui 9 KPPN di wilayah Sulawesi Selatan. Terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dikelola 802 satker Kementerian/Lembaga sebesar Rp20,4 triliun.
"Lebih rendah sekitar Rp1,56 triliun (7,1%) dibandingkan tahun berjalan sebesar Rp21,96 triliun dan DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp5,93 triliun, naik sekitar Rp140 miliar atau 2,42% dibandingkan dengan tahun berjalan sebesar Rp5,79 triliun," kata Sudarmanto dalam sambutannya.
Penyerahan DIPA secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, kepada 17 Kuasa Pengguna Anggaran yang mewakili instansi strategis, pengelola prioritas nasional, dan satuan kerja dengan pagu/alokasi anggaran besar Sementara untuk Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 diserahkan kepada kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan.
"Penyerahan DIPA dan Rincian Alokasi TKDD dipercepat pada bulan November, dengan herapan agar program dan kegiatan tahun 2020 dapat segera dilaksanakan dan manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat," tambahnya.
APBN tahun 2020 mengambil tema "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia". Inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menegakkan kerangka pembangunan yang kuat dan kredibel, memacu perekonomian tumbuh lebih tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, serta mendorong daya saing nasional.
"Langkah tersebut harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang adil dan makmur, serta merata," ujarnya.
"Belanja Negara akan difokuskan untuk pelaksanaan dan penguatan berbagai program pembangunan seperti peningkatan Sumber Daya Manusia, dan perlindungan sosial kepada masyarakat," jelasnya.
Antara lain, melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah), bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin, kartu sembako, subsidi, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Prakerja. Pemerataan pembangunan ke Daerah juga ditingkatkan, anta lain melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus, dan Dana Desa.
