RAKYATKU.COM, JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo, meminta kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda), agar menyelesaikan semua proses lelang barang dan jasa diselesaikan awal tahun.
Presiden Jokowi menyampaikan kepada seluruh hadirin di acara Rakornas pemerintah pusa dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.
"Jadi yang namanya lelang pengadaan barang dan jasa yang bertahun-tahun. Saya masuk di pemerintahan 15 tahun yang lalu, sampai sekarang belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa, kenapa sih kita tidak memulai yang namanya lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari, kenapa terus kita menunggu sampai September baru lelang, ada apa ini?" kata Jokowi.
Menurut mantan Wali Kota Solo itu, salah satu dampak dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada akhir tahun, adanya jembatan yang ambruk, sekolah yang roboh dan gedung yang rusak sebelum waktunya.
"Sehingga kualitas barang yang dihasilkan dan kualitas produk barang jadi jelek, pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir, bulan November masih ada lelang, bulan November masih ada lelang coba lihat," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Rabu (13/11/2019).
Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan agar penegakan hukum baiknya dilakukan preventif terlebih dahulu, daripada langsung menangkap atau menahan.
"Kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal preventif dulu, diinginkan dulu, jangan ditunggu kemudian peristiwa terjadi baru di (Tangkap red)," ungkap politisi DPP PDIP ini.
Hal tersebut juga sebelumnya sudah disampaikan kepada aparat penegak hukum.
"Saya juga sudah menyampaikan itu baik kepada Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung hal yang sama. Jelas-jelas sudah keliru sejak awal diingatkan dong, loh ini keliru jangan ditunggu bersalah baru ditebas, tidak bisa seperti ini," jelasnya.
"Jangan sampai ini kejadian baik itu di Kejari, baik itu di Kejati, baik itu di Kapolres yang menyangkut hukum, baik itu di Kapolda," tambahnya.
Yang lebih penting kata Presiden Jokowi pemerintah baik ditingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten kota seluruh Indonesia agar tidak ada tembang pilih dalam menentukan kebijakan.
"Berkaitan dengan kebijakan. Jangan ada kebijakan itu yang di diskriminalisasi. Kalau tidak ada niat jahatnya, iya jangan di cari-cari yang namanya orang itu punya pekerjaan banyak sekali," ujar Presiden Republik Indonesia yang ketujuh ini.
"Saya berikan contoh misalnya di DKI, yang mata anggara itu 57 ribu, kalau ada yang keliru satu dua tiga dan nggak mungkin mengontrol kegiatan begitu banyaknya, nggak mungkin seorang Gubernur, seorang bupati, seorang walikota, diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja laksana pekerjaan itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar tidak ada lagi proyek yang lambat ditender. la meminta agar menyelesaikan semua tender pada akhir tahun, bukan pada awal tahun.
"Banyak hal yang bisa kita bicarakan. Saya berharap betul-betul tahun 2020 ini tidak ada lagi program di tender pada bulan Januari dan Februari, tapi semua sudah selesai pada bulan Desember, kata Nurdin di kantor Bappeda Pemprov Sulsel, Rabu (11/9/2019).
Bayangkan saja kata Nurdin, bila pengerjaan proyek dimulai pada bulan Maret, maka Januari dan Februari semua akan nganggur. Bukan hanya buruh tapi, juga toko bangunan. Olehnya itu langkah yang harus diambil jika hal tersebut terjadi, pihaknya akan mengundang anggota DPRD untuk melakukan rapat internal di setiap OPD.
