RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Penolakan mahasiswa terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan Revisi UU KPK masif disuarakan mahasiswa dengan melakukan aksi demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah, termasuk di Kota Makassar.
Secara umum, aksi demonstrasi yang dilakukan di Makassar berjalan cukup kondusif, kendati ada riak-riak kecil yang terjadi antara pendemo dan aparat keamanan.
Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin, Abdullah mengucapkan terima kasih dan memberi mengapresiasi atas kerja keras aparat keamanan, termasuk sejumlah stakeholder terkait dalam menjaga situasi.
"Terima kasih kepada semua unsur, terutama Forkopimda dan pihak terkait lainnya atas dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi dalam pengawalan demo yang berlangsung dengan persuasif dan baik," ungkap Nurdin.
Secara khusus, Nurdin Abdullah juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya.
Walaupun aksi mereka dinilai sedikit agresif, namun aspirasi yang mereka usung telah disampaikan dengan baik.
"Kami sangat menghargai perjuangan adik-adik mahasiswa. Walaupun agresif tapi aspirasi telah disampaikan dengan baik dan menghindari anarkisme yang bisa merugikan orang lain. Itu kita hargai," pungkasnya.
Nurdin Abdullah juga turun ke lapangan berkoordinasi dengan kampus dan terus memantau keadaan. Saat ini, eskalasi sudah menurun dan kondisi Makassar berangsur pulih dan kondusif.
"Pelayanan pemerintahan berjalan baik dan roda perekonomian tetap stabil serta lalulintas sudah mulai kembali lancar," ungkapnya.
Dia juga mengimbau para mahasiswa untuk kembali ke kampus dan kuliah normal seperti biasa. Intinya aspirasi demo itu pesannya sudah direspon oleh pemerintah untuk dikaji lebih lanjut.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulsel, Andi Hasdullah, dalam rilisnya, Kamis (26/09/2019) mengatakan, Gubernur Nurdin Abdullah terus melakukan koordinasi dengan unsur Forkopimda.
Selain itu, tuntutan yang disuarakan akan diteruskan ke pemerintah pusat untuk menjadi masukan dalam perumusan kebijakan yang menjadi tuntutan para demonstran.
"Dan yang paling penting juga pengawalan agar penyampaian aspirasi ini berlangsung dengan tertib dan meminimalisir gangguan ketertiban umum serta tidak anarkis atau merusak fasilitas umum," pungkas Andi Hasdullah.
