RAKYATKU.COM, ASSAM - Pemerintah negara bagian Assam di India telah menerbitkan Daftar Penduduk Nasional (NRC), yang bertujuan menyaring "penyusup asing".
NRC adalah daftar orang-orang yang dapat membuktikan bahwa mereka datang ke negara itu pada 24 Maret 1971, sehari sebelum negara tetangga, Bangladesh menyatakan kemerdekaan dari Pakistan.
Sebagai imbas dari daftar ini, hampir dua juta orang, yang kebanyakan adalah Muslim, akan hidup tanpa kewarganegaraan.
Daftar ini diterbitkan pada hari Sabtu, dan orang-orang yang namanya tidak tercantum akan memiliki 120 hari untuk mengajukan banding.
India mengatakan proses itu diperlukan untuk mengidentifikasi migran ilegal Bangladesh.
Apa itu NRC?
NRC diciptakan pada tahun 1951 untuk menentukan siapa yang lahir di Assam (berarti dia orang India), dan siapa yang hanya pendatang dari Bangladesh.
Sejak itu dibuat, ini adalah pertama kalinya daftar itu diperbarui.
NRC mengharuskan keluarga-keluarga yang tinggal di Assam untuk menyediakan dokumen yang dapat menunjukkan garis keturunan mereka.
Jadi, jika mereka yang tidak dapat membuktikan kewarganegaraan mereka, mereka akan dianggap orang asing ilegal.
Partai nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi, Bharatiya Janata Party (BJP) telah lama menentang imigrasi ilegal di India. Dan mereka telah menjadikan NRC sebagai prioritas dalam beberapa tahun terakhir.
Mengapa ini terjadi di Assam?
Assam adalah salah satu negara bagian yang paling multietnis di India. Pertanyaan identitas dan kewarganegaraan telah lama menjengkelkan sejumlah besar orang yang tinggal di sana.
Sepertiga dari 32 juta penduduk negara bagian itu adalah Muslim, jumlah tertinggi kedua setelah Kashmir yang dikelola India.
Banyak dari mereka adalah keturunan imigran yang menetap di sana di bawah pemerintahan Inggris.
Bagaimana proses banding berjalan?
Warga yang tidak masuk dalam daftar dapat mengajukan banding ke pengadilan khusus migran yang disebut Pengadilan Orang Asing, serta pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.
Namun, proses banding berpotensi panjang dan melelahkan. Dan jika seseorang kalah di pengadilan maka mereka bisa ditahan tanpa batas waktu.
Saat ini sekitar 1.000 orang yang dinyatakan sebagai orang asing sudah ditempatkan di enam pusat penahanan.
Apa mungkin ada deportasi?
Sebelumnya, pemerintah telah menyatakan bahwa imigran Muslim ilegal akan dideportasi. Tetapi Bangladesh pasti tidak akan menyetujui permintaan semacam itu.
Banyak yang percaya bahwa India pada akhirnya akan menciptakan kelompok orang tanpa kewarganegaraan. Namun ini dikhawatirkan akan mengulang apa yang terjadi pada orang-orang Rohingya di Myanmar.
Juga, tidak jelas apakah orang-orang yang dicabut kewarganegaraannya akan dapat mengakses layanan kesehatan atau memiliki properti.
Satu kemungkinan adalah bahwa begitu mereka dibebaskan, mereka akan diberikan izin kerja dengan beberapa hak dasar, tetapi tidak akan diizinkan untuk memilih.
