Jumat, 30 Agustus 2019 07:00

PNS di Instansi Ini Ikut Dipindahkan ke Ibu Kota Baru Indonesia

Fathul Khair Akmal
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Desain Ibu Kota Baru. Presiden Jokowi putuskan Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur (Istimewa)
Desain Ibu Kota Baru. Presiden Jokowi putuskan Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur (Istimewa)

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin mengatakan, 180 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) akan ikut dipindahkan ke ibu kota negara yang baru.

RAKYATKU.COM - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin mengatakan, 180 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) akan ikut dipindahkan ke ibu kota negara yang baru. 

Presiden Joko Widowo sendiri sudah mengumumkan, sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia.

Mereka yang dipindahkan, adalah ASN yang bekerja di tingkat pusat, bukan daerah. Yakni, mereka yang bekerja di kementerian, lembaga, dan badan-badan di tingkat pusat.

"Bukan yang di daerah, bukan yang tugas di DKI dan sebagainya. Kita sudah data, yang berada di kementerian, lembaga, dan badan-badan yang di tingkat pusat itu jumlahnya 180 ribu ASN," kata Syafruddin.

Dari jumlah 180 ribu ASN itu, menurut dia, juga ada 30 persen yang diperkirakan tidak akan ikut. Karena, mereka memang akan pensiun sebelum pemindahan ibu kota rampung.

Dikutip dari VIVA, berikut ini kantor instansi pemerintah dan instansi penunjang yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Istana Presiden, Lembaga Eksekutif, Kementerian dan lembaga. Pemerintah akan membangun perumahan untuk PNS yang akan pindah ke ibu kota baru.  

Lembaga Legislatif seperti DPR, MPR, DPD. Mereka yang bekerja di sana akan diberikan perumahan termasuk untuk keluarganya. 

Lembaga Yudikatif seperti MA, MK, dan KY. Termasuk memindahkan kantor dan perumahan.

Lembaga keamanan, seperti Mabes Polri dan angkatan bersenjata. Akan dibangun perumahan untuk anggota dan keluarga.

Lembaga-lembaga pertahanan seperti Mabes TNI serta meliputi lapisan pertahanan statis dan dinamis.

Bank sentral dan perbankan utama, Perwakilan negara atau kedutaan besar, Perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga penelitian.