Gubernur se-Sulawesi Bersama KPK Teken MoU Untuk Optimalisasi Pendapatan Negara

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Gubernur se Sulawesi melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan KPK, Pertamina, dan BPH Mihas untuk optimalisasi pendapatan negara dan daerah di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (13/8).

Kegiatan itu, menurut pimpinan KPK RI Alexander Marwata, untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dan daerah supaya ada kelonggaran untuk pembangunan infrastruktur.

"Dengan cara menjaga peningkatan pajak restoran dan hotel, karena selama ini siapa yang menikmati hasil pajak restoran dan hotel," kata Alexander.

KPK RI melalui Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) mengaku akan terus melakukan monitoring baik perpajakan, pengelolaan aset, pengoptimalan APBD masing-masing di daerah, perizinan dan pengawalan dana desa.

"Kami hadir, kami tetap akan melakukan monitoring sejauh mana program yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan bisa dioptimalkan," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengaku, kegiatan tersebut selain mendorong pendapatan masyarakat masing-masing provinsi, juga akan mendorong pendapatan bagi pemerintah sendiri.

"Mudah-mudahan kegiatan ini akan diikuti dengan pendapatan bagi pemerintahan dan seluruh masyarakat Sulsel," kata Prof Nurdin Abdullah dalam sambutannya.

Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini juga menyampaikan terimakasih kepada Korsubgah KPK RI yang telah membantu Pemprov Sulsel melakukan konsolidasi baik untuk mengoptimalkan APBD maupun menciptakan pemerintahan yang bersih.

"Saya berterimakasih kepada Korsupgah KPK yang telah melakukan konsolidasi. Tentu sangat bermanfaat sekali, tidak hanya menciptakan pendapatan bagi daerah, tapi juga menciptakan pemerintahan yang bersih," jelas alumni Unhas Makassar ini.

Dalam kegiatan ini turut hadir, Pimpinan dan Tim Korsupgah KPK, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Gorontalo, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Barat dan Kepala Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan, Tenggara. Selain itu, tampak pula Kepala BPH Migas dan Jajarannya, Direktur Pertamina dan Jajarannya serta para Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulsel.