RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Muhammad Iqbal Suhaeb telah menduduki jabatan Penjabat Wali Kota Makassar selama kurang lebih lima bulan. Sayang, dalam kurun waktu itu dinilai belum ada hal signifikan yang dilakukan.
"Dalam lima bulan terakhir belum ada gerakan progresif. Seperti anak sekolah, masuk jam delapan pulang jam empat," ungkap legislator Partai Golkar, Rahman Pina, dalam Rapat Badan Anggaran tentang kebijakan umum perubahan APBD tahun 2019 di kantor DPRD Makassar, Senin (12/8/2019).
Hal ini disampaikan Rahman Pina menanggapi penjelasan dari pihak Pemkot Makassar soal belanja daerah tahun anggaran 2019 diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp107.923.884.600 atau 2,53 persen dari belanja anggaran tahun 2019 sebesar Rp4.262.952.984.000 sehingga jumlah total belanja daerah perubahan tahun 2019 sebesar Rp4.155.029.099.400.
Dikatakan pencapaian saat ini merupakan pencapaian terburuk sepanjang masa yang akan mempermalukan eksekutif dan legislatif. Ia pun mengaku tak habis pikir dengan belanja daerah tahun anggaran 2019 yang mengalami penurunan sebesar Rp107.923.884.600.
"Sebelum masuk ke sini saya berharap kita semua akan bahagia karena ini pembahasan APBD terakhir untuk kita. Tapi yang didapat sungguh di luar dugaan. Kalau ini dibiarkan dan disahkan sama saja kita mempermalukan Pj Wali Kota dan Sekda. Ini yang paling rendah sepanjang sejarah. Ini pertama terjadi dan kita akan diketawai para mantan wali kota sebelumnya," tambah.
Ditambahkan agar hal yang akan sangat memalukan ini tak terjadi. Dia pun berharap hal ini diperbaiki. Bahkan dia meminta Penjabat Wali Kota Makassar untuk memperbaiki atau sebaiknya diganti.
"Ini akhir masa jabatan paling kelam kalau kita sahkan. Saya berharap eksekutif dan legislatif naikkan pendapatan daerah, naikkan belanja daerah. Kalau Pj Wali Kota tetap bersikukuh tidak menaikkan lebih baik kita cari Pj yang mau menaikkan. Suratnya kita kirim ke gubernur dan gubernur pasti akan berpikir tenggang itu," tambahnya.
