RAKYATKU.COM, JENEPONTO - Pemerintah Kabupaten Jeneponto melakukan rapat kerja tahun 2019 di Hotel d'Maleo, Jalan Pelita, Makassar, Jumat (9/8/2019), yang dihadiri para pimpinan OPD serta Sekda Jeneponto, Syafruddin Nurdin.
Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, menyampaikan rapat kerja dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi tugas pada tahun sebelumnya dan sinkronkan berbagai program pemerintah pada pelayanan masyarakat dalam rencana pembangunan daerah.
Pada prinsipnya terdiri atas tiga tahapan yaitu input perencanaan proses perencanaan dan output perencanaan. Untuk dapat mewujudkan perencanaan yang baik dan komprehensif sebagai titik penting tahapan input perencanaan.
Maka dibutuhkan data dan informasi yang valid update dan akuntabel serta analisis Pembangunan Daerah yang dapat menggambarkan kondisi daerah secara utuh.
Selanjutnya dalam proses perencanaan ketersediaan data dan informasi serta analisis Pembangunan Daerah yang berkualitas sangat menentukan tingkat kualitas dari permusuhan perumusan kebijakan dan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.
"Diharapkan output perencanaan pembangunan daerah berupa dokumen rencana pembangunan mampu untuk menjawab permasalahan pembangunan dan pencapaian target pembangunan,"kata Iksan Iskandar
Adapun tema pada rapat kerja daerah tahun 2019 ini adalah revolusi data dalam rangka meningkatkan sistem informasi Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Jeneponto Smart 2023.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Jeneponto mewujudkan Jeneponto Smart 2023 memerlukan suatu tekad dan kerja keras serta akselerasi yang tepat salah satu media untuk mendukung hal tersebut adalah penerapan Sentral sistem informasi manajemen perencanaan penganggaran dan pelaporan dalam pengelolaan di segala sektor.
Di samping itu dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik tentunya penerapan simral ini dapat memberikan tambahan manfaat yang lebih antara lain.
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi.
2. Meningkatkan transparansi kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder lainnya.
4. Menciptakan lingkungan masyarakat yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sebagaimana diketahui bahwa RPJMD Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2023 telah di sepakati program prioritas Pembangunan Daerah dan kerangka pendanaannya dengan menggunakan pendekatan prioritas.
Prioritas pertama adalah program yang berkaitan dengan pencapaian target standar pelayanan minimal sesuai Permendagri 100 tahun 2018 dan program belanja langsung wajib mengikat prioritas.
Kedua program yang berkaitan dengan pencapaian target-target pembangunan yang merupakan program bupati dan wakil bupati dalam perwujudan visi dan misi, serta prioritas program yang berkaitan dengan pencapaian target target pembangunan berdasarkan urusan masing-masing perangkat daerah.
Sebagaimana yang diamankan oleh Permendagri 86 tahun 2017 dalam pencapaian target target pembangunan 5 tahun ke depan maka perlu didukung dengan pendanaan pembangunan daerah yang cukup berdasarkan potensi penerimaan daerah
Oleh karena itu perlu dilakukan upaya yang serius dan strategis dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Selain itu perlu ada upaya koordinatif dengan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan dan APP perimbangan seperti bagi hasil serta upaya pendekatan kepada pemerintah provinsi.
"Untuk memperoleh bantuan yang bersumber dari APBD provinsi saran pendanaan dari unsur pemerintah anggaran pembangunan 5 tahun ke depan juga diharapkan dapat bersumber dari pihak swasta antara lain dari CSR dan investasi di sektor potensi ekonomi daerah serta tidak kalah pentingnya kontribusi masyarakat dalam pembangunan dengan keseriusan dan komitmen yang tulus," pungkas Iksan.
