RAKYATKU.COM - Kepala daerah kerap menghalalkan segala cara demi mendapat kucuran anggaran dari pusat. Seperti yang dilakukan Wali Kota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah.
Dia akhirnya harus menghadapi dua tuntutan sekaligus. Pertama, diduga menerima gratifikasi berupa uang tunai Rp50 juta plus fasilitas menginap di hotel di Jakarta.
Kedua, Zulkifli diduga menyuap mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo demi mendapatkan anggaran dana alokasi khusus (DAK). Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan bahwa Zulkifli dijerat dua perkara.
Zulkifli merupakan tersangka ketujuh dalam pusaran kasus dugaan suap terkait pengurusan DAK ini. Sebelumnya, ada empat orang yang sudah divonis bersalah dalam kasus ini, yaitu eks anggota DPR Amin Santono, eks pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo, perantara Eka Kamaludin dan pengusaha Ahmad Ghiast.
Dalam perkembangan kasus ada tiga orang yang dijerat dan kasusnya yang masih di tahap penyidikan yaitu anggota DPR Sukiman, plt Kadis PU Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba, dan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.
Zulkifli sendiri tercatat memiliki harta senilai Rp6,4 miliar. LHKPN diserahkan terakhir kali saat menjadi calon kepala daerah pada 21 Juli 2015 dengan total Rp6.468.903.182.
Zuklifli tercatat punya harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebanyak 22 yang tersebar di Pekanbaru, Dumai, Jakarta Pusat, dan Depok. Total nilai tanah dan bangunan itu sebesar Rp3,7 miliar.
Selain itu, Zuklifi juga tercatat tiga unit mobil berjenis Toyota Fortuner, Honda Brio, dan Honda CR-V. Ketiga mobil itu bernilai Rp540 juta.
Tak hanya itu, Zulkifli juga memiliki harta bergerak lain berupa logam mulia senilai Rp 51.500.000. Dia juga memiliki investasi senilai Rp1,5 miliar dan kas atau setara kas senilai Rp672 juta.
