RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Banyak kritikan diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. Pasalnya, progres input data C1 di Sistem Penghitungan Suara (Situng) alias 'real count' KPU untuk Kota Makassar, dianggap paling lambat dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.
Terkait hal tersebut, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Makassar, Gunawan Mashar angkat bicara.
Gunawan menyebut, entri data untuk C1 Pilpres Kota Makassar saat ini sudah mencapai 30 persen lebih.
"Untuk peng-entri-annya diaplikasi sebenarnya sudah sampai 70 persen. Tapi untuk verifikasi C1 yang sudah di-entri ke web Situng, untuk bisa diakses masyarakat khusus untuk Pilpres itu sudah 30 persen lebih," ungkapnya ketika ditemui di Kantor KPU Makassar, Jalan Perumnas Antang Raya, Makassar, Rabu (1/5/2019).
Menurut Gunawan, KPU Makassar mendahulukan menginput data C1 untuk Pilpres, sebab ada instruksi dari KPU RI.
"Kenapa Pilpres kita dahulukan, karena ada instruksi dari KPU RI yang meminta untuk mendahulukan Pilpres. Intinya progres kita jalan. Data C1 yang benar-benar sudah terverifikasi baru kita input ke Situng," tambahnya.
Jika dilihat dari segi persentase, kata Gunawan, Kota Makassar memang seperti tertinggal dengan daerah lainnya di Sulsel. Namun, katanya, hal tersebut tak terlepas dari jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Makassar yang banyak.
"Memang kalau dari sisi persentase, Makassar itu kelihatannya terlambat dari kabupaten-kabupaten lain. TPS kita kan 3.998 dibandingkan kalau Selayar atau daerah lain itukan jauh. Hanya ratusan. Makanya kalau melihat persentase seolah-olah kita terlambat, tapi kalau melihat jumlah yang sudah di-entri itu sebenarnya tidak. Misalnya kita kalau sudah 10 persen saja, itu sudah sama 90 persen persentasenya Parepare dari sisi jumlah," bebernya.
Meskipun demikian, Gunawan juga menyebut jika memang masih ada kendala-kendala teknis yang terjadi.
"Untuk jenis data C1 DPRD provinsi dan kota, memang masih rendah karena masih ada kendala-kendala teknis, seperti kita seringkali mengalami eror ketika ingin melakukan input, dan ini sudah kita laporkan ke KPU RI," pungkasnya.
