RAKYATKU.COM, JAKARTA - Ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), untuk menembak mati warga sipil non-Papua, disikapi serius istana.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagaimana dilansir dari Merdeka.com mengatakan, pemerintah pasti akan terus mengikuti perkembangan konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat.
Termasuk memonitoring adanya ancaman OPM terhadap warga sipil non-Papua.
"Kami ikuti perkembangan di Papua Barat dan Papua. Bahwa ancaman kelompok bersenjata (Papua) bukan kali ini saja," kata Pramono di kantornya, Senin (25/2/2019).
Menurut Pramono, Polri dan TNI akan menyikapi ancaman OPM. Polri dan TNI kata dia, tidak akan membiarkan warga sipil non-Papua yang sedang berada di Papua dan Papua Barat, jadi korban penyerangan OPM.
"Siapa pun yang memberikan ancaman, TNI dan Polri akan berikan langkah tegas. Apalagi Papua dan Papua Barat jadi prioritas pembangunan oleh Presiden Jokowi," tegas politikus PDIP ini.
Pramono mengatakan, TNI dan Polri sudah berkoordinasi untuk menangani ancaman OPM terhadap warga sipil non-Papua. Dalam waktu dekat, TNI dan Polri bertindak tegas.
"Ancaman tersebut menjadi warning, dan Kapolri, Panglima TNI secara seksama memantau. Saya sudah dengar di internal TNI, Polri sudah ada koordinasi," kata Pramono.
Sebelumnya, pentolan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Egianus Kogeya, mengeluarkan ultimatum kepada warga sipil non-Papua, agar meninggalkan wilayah Kabupaten Nduga, per tanggal 23 Februari 2019.
Ultimatum itu dikeluarkan Egianus Kogeya, melalui media sosial Facebook, dengan Fanpage TPNPBNews.
Ada 7 poin ultimatum Egianus. Salah satunya ancaman tembak kepada warga non-Papua yang masih ada di Nduga.
"Sampai dengan pernyataan ini kami keluarkan, semua warga sipil non-Papua kosongkan daerah Kabupaten Nduga. Kalau sampai masih ada, kami akan tembak," tulis Egianus yang disebarkan ke admin TPNPBNews via SMS, seperti yang dilihat Rakyatku.com, Minggu, 24 Februari 2019.
