RAKYATKU.COM, MAKASSAR — PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) menegaskan bahwa sertifikat atas lahan milik perseroan seluas 163.262 meter persegi di kawasan Tanjung Bunga tetap utuh dan tidak dibatalkan oleh pengadilan. Perseroan membantah klaim kemenangan yang disampaikan pihak PT Hadji Kalla setelah putusan perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks yang diucapkan pada 12 November 2026.
GMTD menyatakan tidak satu pun amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas objek sengketa seluas 16,3 hektare. Bahkan, menurut GMTD, gugatan balik (rekonvensi) PT Hadji Kalla juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam amar putusan halaman 105.
Direktur Utama GMTD, Ali Said, menilai pernyataan sepihak yang seolah-olah menggambarkan pengadilan telah memenangkan PT Hadji Kalla atas kepemilikan lahan tidak akurat serta menyesatkan publik.
Baca Juga : Hilirisasi Jagung Hibrida JJ UH Unhas Diperkuat Kolaborasi Taiwan-ICDF dan 13 Mitra Perbenihan Nasional
"Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas," tegas Ali Said.
Ali juga mempertanyakan klaim kemenangan tersebut di tengah status gugatan balik yang tidak dapat diterima dan ketiadaan penetapan kepemilikan dalam amar putusan.
"Bagaimana mungkin suatu pihak mengklaim telah dimenangkan oleh pengadilan atas kepemilikan tanah, sementara gugatan baliknya sendiri dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak satu pun amar putusan menetapkannya sebagai pemilik tanah? Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan interpretasi sepihak yang menyesatkan," ujarnya.
Baca Juga : Unhas Perkenalkan Pendidikan Global Berakar Kearifan Lokal kepada Mahasiswa Universiti Sains Malaysia
Landasan Hukum Kepemilikan dan Pertimbangan Aspek Formil
GMTD memaparkan bahwa landasan hukum kepemilikan lahannya bertumpu pada riwayat pertanahan lebih dari lima dekade. Perseroan merinci dasar hukum tersebut meliputi:
Riwayat sertifikat tanah yang tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak tahun 1971.
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama GMTD seluas 163.262 meter persegi.
Serangkaian putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Pelaksanaan eksekusi resmi oleh Pengadilan Negeri Makassar pada 3 November 2025.
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Oktober 2025.
Menurut GMTD, putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 November 2026 menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dasar pertimbangan aspek formil, sehingga tidak membatalkan sertifikat, putusan terdahulu, maupun eksekusi yang telah berjalan, serta tidak membenarkan penguasaan fisik lahan secara sepihak di lapangan.
Sikap atas Tuduhan dan Kepentingan Pemegang Saham Daerah
GMTD menyatakan perkara ini bermula dari tindakan penguasaan fisik lahan secara sepihak oleh pihak Kalla, termasuk masuknya kendaraan, alat berat, serta aktivitas penimbunan di atas lahan bersertifikat GMTD. Perseroan menegaskan akan terus menempuh jalur hukum atas dugaan tindakan melawan hukum, penyerobotan, dan penguasaan lahan secara paksa tersebut.
Perseroan juga menolak keras tuduhan terkait mafia tanah, ketidakabsahan dokumen pertanahan, maupun dugaan tindak pidana yang dinilai tidak didasarkan pada amar putusan pengadilan, serta mengkaji langkah hukum atas pernyataan yang merugikan nama baik dan reputasi perseroan.
GMTD menekankan bahwa sengketa ini juga menyangkut kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar yang memiliki kepemilikan saham di perseroan terbuka yang lahir atas prakarsa pemerintah lebih dari tiga dekade lalu untuk mendorong pembangunan kawasan Tanjung Bunga.
"Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya. Ini adalah tanggung jawab institusional yang tidak dapat kami abaikan. Kami tidak akan mundur dan tidak akan tunduk terhadap tekanan dari pihak mana pun," lanjut Ali Said.
TAG
- #gmtd
- #Tanjung Bunga
- #makassar
- #Ali Said
- #Sengketa Lahan
- #PN Makassar
- #Pemprov Sulsel
- #pemkot makassar