RAKYATKU.COM, MAKASSAR — Pengadilan Negeri (PN) Makassar menjatuhkan putusan dalam perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT GMTD) sebagai Penggugat melawan PT Hadji Kalla selaku Tergugat, serta pihak terkait sebagai Turut Tergugat. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court) pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim PN Makassar pada pokoknya mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh PT Hadji Kalla dan Turut Tergugat, serta menyatakan gugatan PT GMTD tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO).
Pasca putusan tersebut, tim Kuasa Hukum PT Hadji Kalla tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan berupa laporan pidana terkait dugaan pemalsuan surat perolehan tanah.
Baca Juga : GMTD Tegaskan Sertifikat Lahan 163.262 m² Tetap Utuh, Bantah Klaim Kemenangan Pihak Kalla
"Insya Allah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD. Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu/pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan, data yang diperjualbelikan ke GMTD, otomatis masuk dalam kategori pemalsuan," ungkap Hasman Usman, Kuasa Hukum PT Hadji Kalla.
Majelis Hakim Temukan Gugatan Kurang Pihak dan Kabur
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan PT GMTD mengandung dua persoalan mendasar, yakni gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan gugatan kabur (Obscuur Libel). Keduanya dinilai memiliki keterkaitan erat, terutama menyangkut ketidakjelasan riwayat asal-usul hak serta letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa, ditambah tidak dilibatkannya seluruh pihak yang berkaitan dengan riwayat perolehan hak atas tanah tersebut.
Baca Juga : Inovasi Circular Biofarm Berbasis IoT dan Panel Surya Bawa Unhas Raih Terbaik III SDGs Action Awards 2026
Majelis Hakim mencermati bahwa PT GMTD mendasarkan klaim kepemilikannya pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala seluas 163.262 meter persegi, yang diklaim berasal dari riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.
Sementara itu, PT Hadji Kalla mengajukan empat SHGB, yaitu SHGB Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala yang telah diterbitkan sejak 8 Juli 1996, beserta dokumen pendukung mengenai riwayat perolehan haknya.
Perbedaan Riwayat Administrasi dan Letak Tanah
Pertimbangan krusial lainnya dalam putusan Majelis Hakim berkaitan dengan perbedaan riwayat administrasi pertanahan yang mendasari klaim masing-masing pihak. Berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate—yakni Persil 50 dan Persil 40—serta keterangan saksi Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Kecamatan Tamalate di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I, yang letak fisiknya berada di sebelah timur objek sengketa.
Sebaliknya, dokumen pertanahan yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa objek tanah yang dikuasai dan disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang. Perbedaan tersebut menjadi salah satu dasar Majelis Hakim menilai terdapat ketidakjelasan mengenai letak serta riwayat administratif objek tanah yang diklaim oleh PT GMTD.
Selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa tidak ditariknya pihak-pihak yang berkaitan dengan asal-usul hak—termasuk Ahli Waris Hamid Dg. Lau serta pihak Andi Muda Daeng Serang dan ahli waris Bunta Karaeng Mandalle—menyebabkan rantai hubungan hukum atas tanah tersebut tidak dapat diuji secara utuh dalam perkara ini.