Kamis, 19 November 2026 10:48
Rangkaian gelaran 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026), yang membahas penguatan ekosistem anti-kecurangan JKN serta pemberian penghargaan kepada para tokoh dan pemerintah daerah.
Editor : Lisa Emilda

RAKYATKU.COM, JAKARTA — Pengendalian kecurangan menjadi pilar penting dalam menjaga integritas serta keberlanjutan pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Seiring semakin luasnya cakupan kepesertaan yang per 1 November 2026 telah menjangkau sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia, kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, serta relasi antarpemangku kepentingan juga terus meningkat.

 

Komitmen penguatan tata kelola tersebut mengemuka dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta pada Rabu (18/11/2026). Direktur Utama Kesehatan" href="https://rakyatku.com/tag/bpjs-kesehatan">BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan membawa implikasi yang jauh melampaui kerugian finansial.

"Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak," ujar Prihati Pujowaskito.

Baca Juga : Pemkab Takalar Sambut Baik Sinergi EKI dan KNMP untuk Dongkrak Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Penguatan Sistem, Transformasi Layanan, dan Pembentukan INHAFA

 

Untuk memperkuat upaya anti-kecurangan secara berkelanjutan, Kesehatan" href="https://rakyatku.com/tag/bpjs-kesehatan">BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. Langkah ini diiringi penetapan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, penguatan monitoring serta pelaporan, hingga pengembangan modul anti-fraud bagi verifikator bersertifikasi BNSP.

Pujo juga menekankan perlunya menggeser orientasi pelayanan Kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare agar lebih fokus pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan efisiensi biaya, serta memperkuat regulasi untuk memperjelas kewenangan dan penegakan sanksi. Selain itu, BPJS Kesehatan mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) yang mengemban tiga peran strategis, yaitu forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.

Baca Juga : OJK Sulsel Sulbar Perkuat Inklusi Keuangan Nelayan Takalar Lewat Sinergi Program EKI dan KNMP

Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga Kesehatan" href="https://rakyatku.com/tag/bpjs-kesehatan">BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menyoroti pentingnya sinergi lintas institusi—mulai dari regulator, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil—dalam menghadapi dinamika risiko.

"Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Vetty Yulia Permanasari.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, turut mengingatkan pentingnya menjaga ketahanan sistem JKN agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan di era keterbukaan informasi dan media sosial. Ia juga mendorong peningkatan level pengaturan regulasi penanganan kecurangan yang saat ini masih berada pada tingkat peraturan menteri, menutup celah tata kelola, memperbarui pedoman penanganan, serta melindungi para pelapor.

Baca Juga : Afrika Selatan dan Sulsel Jajaki Kolaborasi Pariwisata, Poltekpar Makassar Jadi Tuan Rumah

Apresiasi Budaya Anti-Kecurangan Termasuk Tokoh Sulsel

Dalam rangkaian INAHAFF 2026, diberikan pula penghargaan bagi pihak-pihak yang berkomitmen memperkuat budaya anti-kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2026. Pada kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik, penghargaan diberikan antara lain kepada Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Drs. Dewa Made Indra, M.Si, serta Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.

Penghargaan juga diberikan pada sejumlah kategori lain, di antaranya:

Baca Juga : Hadapi Ketidakpastian Cuaca dan Biaya Operasional, OJK Dorong Literasi Keuangan untuk Nelayan Takalar

Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik: Terbaik 1 Kabupaten Purbalingga, Terbaik 2 Kota Medan, dan Terbaik 3 Kabupaten Banyumas.

Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik: Terbaik 1 Provinsi Bali, Terbaik 2 Provinsi Riau, dan Terbaik 3 Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik: Terbaik 1 Kabupaten Kotawaringin Barat, Terbaik 2 Kabupaten Karawang, dan Terbaik 3 Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga : OJK Tekankan Kualitas Pembiayaan UMKM, Perbankan Syariah Diminta Lebih Tepat Sasaran

Pemerintah Provinsi Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik: Terbaik 1 Provinsi Bali, Terbaik 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Terbaik 3 Provinsi Nusa Tenggara Barat

BERITA TERKAIT