RAKYATKU.COM,KENDARI – Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) mengungkap 13 laporan polisi terkait dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi sepanjang Oktober hingga November 2026. Dalam penanganan kasus tersebut, sebanyak 18 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Pengungkapan ini mendapat apresiasi dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Langkah penegakan hukum tersebut dinilai penting untuk menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak.
Berdasarkan paparan Polda Sultra, petugas mengamankan barang bukti berupa 14.780 liter Biosolar, 3.183 liter Pertalite, serta 433 tabung LPG 3 kilogram. Sejumlah kendaraan dan peralatan yang diduga digunakan dalam praktik penyalahgunaan juga turut disita.
Baca Juga : XLSMART Perkuat Jaringan di Sulawesi Tenggara, XL Weekend Rush Diikuti 400 Peserta
Sejumlah kasus terungkap melalui berbagai satuan kepolisian. Di antaranya dugaan penyelundupan LPG 3 kilogram dan Pertalite di wilayah Konawe, pengamanan 450 liter Biosolar B50 di Kota Kendari yang diduga akan dijual kembali ke lokasi tambang, serta pengungkapan pengangkutan 246 tabung LPG 3 kilogram yang rencananya dikirim ke Morowali, Sulawesi Tengah.
Selain itu, pengungkapan kasus juga dilakukan oleh Ditreskrimsus, Ditpolairud, Ditintelkam, serta jajaran kepolisian resor di wilayah Sulawesi Tenggara.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menyampaikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga tata kelola distribusi energi bersubsidi.
Baca Juga : Pertamina Kirim 284 Ribu Liter BBM ke Wakatobi, Tambah Mobil Tangki untuk Percepat Distribusi
“Kami mengapresiasi langkah tegas Polda Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Sinergi ini sangat penting untuk menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran. Pertamina akan terus mendukung upaya pengawasan dan penegakan hukum melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum serta penguatan sistem pengendalian penyaluran di lapangan,” ujar Lilik.
Pertamina Perkuat Pengawasan Distribusi Energi Subsidi
Sejalan dengan upaya penegakan hukum tersebut, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan distribusi melalui program Subsidi Tepat dan pemanfaatan sistem digital untuk memantau transaksi BBM di SPBU.
Baca Juga : Cegah Penyimpangan BBM Subsidi, Pertamina dan Pemkab Konawe Utara Sepakati Sidak SPBU Tiap Dua Bulan
Pemeriksaan berkala terhadap lembaga penyalur BBM dan LPG juga dilakukan. Pertamina turut berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti indikasi penyimpangan distribusi.
Apabila ditemukan lembaga penyalur resmi yang terbukti melakukan pelanggaran, Pertamina akan mengambil tindakan sesuai ketentuan. Sanksi yang dapat diberikan meliputi sanksi administratif, penghentian sementara penyaluran, hingga pemutusan hubungan usaha, dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat pelanggaran.
Penyaluran BBM bersubsidi diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya. Sementara distribusi LPG tabung 3 kilogram mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019.
Baca Juga : Aset Rp432 Miliar Disita dalam Kasus Dana Syariah Indonesia, OJK Serahkan Temuan Baru ke Bareskrim
Setiap dugaan penyalahgunaan pengangkutan maupun niaga BBM dan LPG bersubsidi dapat diproses oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertamina juga mengimbau masyarakat membeli BBM dan LPG bersubsidi melalui lembaga penyalur resmi serta menggunakannya sesuai peruntukan. Masyarakat diminta tidak melakukan penimbunan, pengangkutan, maupun penjualan kembali energi bersubsidi secara ilegal.
Untuk memperoleh informasi atau menyampaikan pengaduan terkait produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) 135 yang beroperasi selama 24 jam.
Baca Juga : Heboh Pertalite Ganjil-Genap di Makassar, Pertamina Tegaskan Informasi Itu Hoaks
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan akan terus menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi energi bersubsidi melalui penguatan pengawasan serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat.
TAG
- #polda sultra
- #Pertamina
- #BBM Subsidi
- #LPG 3 Kg
- #kendari
- #Sulawesi Tenggara
- #Penegakan Hukum
- #penyalahgunaan BBM