Gelar Media Gathering, LPS Sulampua Dorong Peran Media Tingkatkan Literasi Keuangan

RAKYATKU.COM,MANADO – Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Wilayah III Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) menggelar Media Gathering bersama insan pers di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi dan berbagi informasi mengenai perlindungan simpanan nasabah, perkembangan penjaminan simpanan, serta mekanisme penanganan bank yang mengalami permasalahan.

Melalui pertemuan ini, LPS berupaya meningkatkan pemahaman wartawan terhadap tugas dan kewenangan lembaga, sehingga informasi mengenai perlindungan dana masyarakat di perbankan dapat disampaikan secara akurat dan mudah dipahami.

Baca Juga : Investor Pasar Modal Tembus 32,7 Juta, BEI Dorong Literasi Investasi Lewat CMSE 2026

Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah III , Prayitno Amigoro, hadir memberikan pemaparan mengenai peran LPS dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Media Memiliki Peran Penting dalam Literasi Keuangan

Media Gathering tersebut menjadi sarana pertukaran informasi antara LPS dan insan pers, khususnya mengenai berbagai ketentuan penjaminan simpanan yang perlu diketahui masyarakat.

Baca Juga : OJK Perkuat Edukasi Keuangan Syariah, Masyarakat Diajak Waspadai Investasi Ilegal

Peran media dinilai penting karena informasi mengenai kondisi perbankan dan perlindungan simpanan membutuhkan penyampaian yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Dalam pemaparannya, Prayitno menjelaskan bahwa LPS memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah perbankan, turut aktif memelihara stabilitas sistem keuangan, serta melaksanakan resolusi bank sesuai kewenangannya.

Melalui forum ini, wartawan juga memperoleh penjelasan mengenai proses penanganan bank yang dicabut izin usahanya dan mekanisme penetapan kelayakan pembayaran klaim simpanan nasabah.

Baca Juga : SYAFIF Makassar Catat 10.598 Rekening Baru, Transaksi Tembus Rp230,94 Miliar

Informasi tersebut diharapkan menjadi bekal bagi media dalam menghasilkan pemberitaan yang edukatif sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

LPS Paparkan Perkembangan Penjaminan Simpanan di Sulampua

Salah satu materi yang disampaikan dalam Media Gathering adalah perkembangan penjaminan simpanan pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah Sulampua.

Baca Juga : OJK Luncurkan PELITA Syariah, Gandeng Tokoh Agama Perkuat Literasi Keuangan

Berdasarkan data hingga 30 September 2026, LPS telah menangani klaim penjaminan simpanan pada 10 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya.

Dari total simpanan sebesar Rp333,36 miliar, sebanyak Rp292,13 miliar atau 87,63 persen ditetapkan layak dibayar.

Jumlah tersebut mencakup 44.445 rekening atau sekitar 94,85 persen dari keseluruhan rekening.

Baca Juga : OJK Tuntaskan Penyidikan Kasus BPR DCN, Dua Petinggi Diserahkan ke Jaksa

Sementara itu, simpanan yang dinyatakan tidak layak bayar mencapai Rp41,24 miliar dengan jumlah 2.412 rekening.

Data tersebut menjadi bagian dari informasi yang diberikan kepada wartawan untuk memperjelas pelaksanaan penjaminan simpanan di wilayah kerja LPS Sulampua.

Wartawan Dibekali Pemahaman Ketentuan Penjaminan

Dalam kegiatan tersebut, LPS juga menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi nasabah agar simpanannya memperoleh perlindungan sesuai ketentuan.

Secara umum, terdapat tiga kriteria penjaminan yang dikenal sebagai prinsip 3T.

Pertama, simpanan tercatat dalam pembukuan bank. Kedua, tingkat bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.

Ketiga, nasabah tidak melakukan tindakan yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat.

LPS juga mengingatkan bahwa nilai maksimum simpanan yang dijamin adalah Rp2 miliar untuk setiap nasabah pada satu bank.

Pemahaman terhadap ketentuan tersebut penting agar masyarakat mengetahui bahwa penjaminan simpanan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi.

Selain itu, wartawan mendapatkan penjelasan mengenai sejumlah penyebab simpanan dinyatakan tidak layak bayar, termasuk bunga simpanan yang melampaui tingkat bunga penjaminan.

Bahas Penanganan Bank hingga Stabilitas Keuangan

Media Gathering LPS Sulampua turut membahas mekanisme resolusi bank sebagai bagian dari kewenangan lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan data hingga 6 Oktober 2026, sebanyak 10 bank di wilayah Sulampua tercatat telah dilikuidasi. Seluruhnya merupakan BPR/BPRS.

Secara nasional, sejak mulai beroperasi pada 22 September 2005 hingga 30 September 2026, LPS telah menangani penjaminan simpanan pada satu bank umum dan 160 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya.

Melalui pemaparan tersebut, LPS memberikan gambaran mengenai pelaksanaan mandat lembaga dalam melindungi nasabah dan menangani bank bermasalah.

Kegiatan Media Gathering ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan komunikasi antara LPS dan media massa di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi LPS, insan pers diharapkan dapat menyampaikan informasi perbankan secara berimbang, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Edukasi yang disampaikan melalui pemberitaan juga diharapkan membantu masyarakat memahami hak serta ketentuan perlindungan simpanan, sekaligus menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan.