RAKYATKU.COM, JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Orang nomor satu Kota Makassar itu, hadir didampingi Sekda Makassar, Andi Zulkifly Nanda, hadir bersama kepala daerah se-Indonesia.
Forum berskala nasional yang mengusung tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia" tersebut, dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Juga : Makassar Raih Terbaik I Jamsostek Award 2026
Selaku Wali Kota, pria yang akrab disapa Appi itu mengatakan, forum tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan langsung arahan Presiden terkait langkah-langkah strategis dalam mempercepat akses keuangan yang berkelanjutan.
"Banyak hal yang disampaikan Bapak Presiden (Pak Prabowo) sebagai bentuk penguatan bagi kami di pemerintah Kota, berkaitan dengan percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Munafri.
Bagi Pemerintah Kota Makassar, Rakornas TPAKD menjadi momentum penting untuk memperkuat kebijakan daerah dalam memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga : Appi Paparkan Inovasi PAUD Holistik-Integratif di Makassar Dalam Forum Asia-Pasifik
Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar akan menindaklanjuti arahan dan harapan Presiden dengan menyesuaikan pelaksanaannya pada kebutuhan serta program pembangunan di tingkat Kota.
"Kami akan menjalankan apa yang menjadi arahan dan harapan Bapak Presiden untuk kita laksanakan nantinya di Makassar," tuturnya.
Rakornas TPAKD mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat sinergi dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan merata.
Baca Juga : Perang Kelompok Marak, Appi Instruksikan Camat-Lurah Patroli Malam Bersama TNI-Polri
Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan akses terhadap layanan dan produk keuangan.
Munafri menyampaikan bahwa hasil dari Rakornas ini diharapkan semakin memperkuat sinergi Pemerintah Kota Makassar dengan pemerintah pusat dan sektor keuangan, sehingga kebijakan perluasan akses keuangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Terutama kelompok yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha," katanya.
Baca Juga : Appi Tegaskan PSEL Makassar Tunggu Arahan Pusat, Warga Menolak
"Artinya, akses keuangan menjadi instrumen untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat," tambahnya.
Dalam forum yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Pembentukan lembaga tersebut diarahkan untuk mendorong perluasan inklusi keuangan sekaligus memperkuat tata kelola kesejahteraan finansial masyarakat hingga tingkat keluarga.
Baca Juga : Munafri Bagikan Strategi Pembangunan dan Pelayanan Publik Makassar ke Praja Muda IPDN
Dalam arahnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengapresiasi terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Prabowo menilai pembentukan TPAKD di seluruh daerah merupakan pencapaian kelembagaan yang patut dihargai karena menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
"Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan," ujar Ketua umum partai Gerindra itu.
Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun dan memperkuat kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.
Menurut Prabowo, perluasan akses keuangan harus mampu menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang dan sektor pekerjaan.
Presiden menyebut, penerima manfaat tersebut berasal dari kalangan pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
"Saya juga mendapat informasi ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri," kata Prabowo.