Senin, 28 September 2026 10:10
Editor : Editor

RAKYATKU.COM,PAREPARE--Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) terus mendorong efisiensi pelayanan melalui digitalisasi. Seluruh pengurusan administrasi hingga sertifikasi kapal kini dialihkan menggunakan sistem daring (online).

 

Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar

Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality

Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi

 

Layanan digital tersebut mencakup pengurusan sertifikasi kapal melalui sistem SEASK, izin keluar-masuk kapal di Lalu Lintas Angkutan Laut (Lala), penerbitan buku pelaut, hingga Surat Persetujuan Bandara dan Pelabuhan (SPSS).

 

Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar

Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality

Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi

 

 

"Jadi prosedur pelayanan di KSOP ini adalah semuanya sistemnya online, Baik itu pelayanan di SEASK tentang sertifikasi, tentang keluar masuk kapal di lala itu juga online, buku pelaut, dan semua sertifikasi semua sistemnya online," ujar Plt Kepala KSOP Parepare, Freddy Vizba , Senin(28/9/2026).

 

Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar

Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality

Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi

 

Baca Juga : Haskari Ubah Budaya Kerja di Kebun Raya Jompie, Dedikasi Pegawai Kini Dapat Apresiasi

Penerapan sistem online ini dirancang untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan transparansi pelayanan pelayaran di Pelabuhan Parepare. Pengikutsertaan pembayaran PNBP juga dilakukan secara digital melalui kode billing.

 

Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar

Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality

Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi

 

"Jadi masukkan permohonan, semua setelah lengkap baru diverifikasi oleh petugas. Kalau butuh pemeriksaan langsung, baru kita periksa di tim, kita keluarkan SK kalau ada pembayaran pun melalui billing. Online juga, kode billing-nya keluar," jelasnya.

 

Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar

Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality

Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi

 

Ia menegaskan, langkah ini diambil untuk mencegah interaksi langsung antara pengguna jasa dan petugas guna menghindari praktik yang tidak diinginkan.

 

Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar

Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality

Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi

 

Baca Juga : Hadiri Pembukaan CSS XXIV di Banda Aceh, Tasming Hamid Harap Lahir Inovasi Sanitasi Berkelanjutan

"Jadi semuanya sistem online, transparansi, supaya tidak ada pertemuan antara pemakai jasa juga dengan petugas. Tujuannya seperti itu," tegasnya.

 

Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar

Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality

Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi

 

Mengenai lama waktu penerbitan dokumen, pihak KSOP memastikan prosesnya dilakukan secepat dan seefisien mungkin. Bahkan, tim verifikasi tetap bekerja melakukan pemeriksaan meskipun di hari libur.

 

Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar

Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality

Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi

 

" Kalau sistem kita baik, bisa cepat, Kalau seperti kami lakukan di sertifikasi ini, walaupun hari Minggu kita pemeriksaan juga. Sebisa mungkin kita lakukan pelayanan prima yaitu secepat mungkin dan efisien, dan tidak memberatkan dari pemakai jasa," pungkasnya.(*)

Penulis : Hasrul Nawir

BERITA TERKAIT