RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Makassar terkait Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kota Makassar, di Swiss-Belhotel, Jalan Ujung Pandang, Senin (31/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Appi mengatakan, pemerintah kota tidak dapat menjaga keamanan dan ketertiban secara sendiri. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, khususnya ormas, untuk bersama-sama menciptakan kondisi Makassar yang aman, nyaman dan kondusif.
"Pemerintah Kota terus kolaborasi keterlibatan TNI, Polri dan ormas untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Kota Makassar," kata Munafri.
Baca Juga : Wali Kota Apresiasi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ujung Pandang
Appi itu menjelaskan, terdapat empat instrumen utama yang disiapkan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Terdapat empat instrumen utama yang bersama Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem keamanan dan ketertiban masyarakat," tuturnya.
Untuk mendukung kemanan Kota, Pemkot Makassar mengintegrasikan ribuan kamera pengawas yang tersebar di berbagai titik kota dan lorong-lorong. Saat ini terdapat kurang lebih, sekitar 8.000 titik CCTV yang diarahkan untuk terhubung dengan sistem pemantauan terpusat melalui jaringan fiber optik. Proses integrasi seluruh jaringan CCTV masih dalam tahap pembenahan dan pemeliharaan.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Resmikan Masjid Maradekaya
"Secepatnya ini akan bisa selesai dan mengaktivasi seluruh CCTV yang dimiliki oleh pemerintah kota sebagai dasar dari bagaimana kita bisa memantau melalui pola-pola pembangunan digital," terangnya.
Berdasarkan data CCTV lalulintas pada tahun 2024, Pemerintah Kota Makassar telah memasang sebanyak 230 unit CCTV yang tersebar di 202 titik.
Jumlah tersebut kemudian meningkat pada tahun 2025 menjadi 240 unit CCTV yang terpasang di 212 titik pemantauan.
Baca Juga : Wali Kota Perkuat Kolaborasi dengan Cendekiawan untuk Kota Makassar
Ia menekankan pentingnya kerja bersama antara Pemerintah Kota Makassar, Polri, TNI, Satpol PP, jajaran penegak hukum, hingga organisasi kemasyarakatan. Pemkot, kata Munafri, juga mengharapkan ormas dapat menjadi mata dan telinga pemerintah di wilayah masing-masing.
"Kita tidak akan mungkin bisa menyelenggarakan semua ini sendirian tanpa support dan kolaborasi di wilayah," jelasnya.
Wali Kota Makassar itu juga menilai pemberdayaan masyarakat di tingkat lorong memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan. Hal itu karena sebagian besar warga Makassar hidup dan berinteraksi dalam lingkungan lorong yang memiliki hubungan sosial cukup erat.
"Pola komunikasi yang ada di dalam ini kadang-kadang bisa berdampak lebih cepat karena pola interaksi di wilayah ini sangat ada di dalam satu wilayah," tuturnya.
Pemerintah kota mendorong masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga ikut terlibat dalam menjaga lingkungan masing-masing.
Munafri menegaskan, menjaga keamanan dan ketertiban bukan semata-mata untuk mencegah terjadinya tindak kriminal atau konflik sosial.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Bongkar Rahasia Lontara Plus, 358 Aplikasi Disatukan Dalam Satu Super App
Kondisi keamanan juga memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
Menurutnya, jaminan keamanan dan kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor maupun wisatawan ketika memilih sebuah daerah.
Karena itu, pemerintah kota berupaya memastikan Makassar tetap menjadi kota yang aman, nyaman dan terbuka bagi aktivitas ekonomi.
Stabilitas keamanan juga dinilai penting untuk menjaga keberagaman masyarakat Makassar yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, budaya dan agama.
Munafri memberikan apresiasi kepada FKUB dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini ikut menjaga kerukunan dan toleransi di Kota Makassar.
Ia menilai keberagaman tersebut merupakan kekuatan sosial yang harus terus dirawat agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal.
"Yang kita jaga bukan hanya konflik-konflik sosial, tapi juga konflik-konflik agama. Ini penting sekali," imbuh Munafri.
Ia menyebut, upaya menjaga toleransi juga menunjukkan hasil positif. Makassar yang sebelumnya berada pada peringkat ke-54 dalam indeks toleransi, kini disebut telah berada di posisi kesembilan.
"Dengan langkah antisipasi, dan memperkuat kemanan Kota, terus kita dipertahankan melalui komunikasi dan kolaborasi seluruh elemen," tutup Appi.
Sementara, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana menjelaskan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Makassar, hingga Agustus menunjukkan perkembangan positif dalam sepekan terakhir.
"Sejumlah gangguan keamanan yang selama ini kerap terjadi, seperti geng motor, balap liar, hingga perkelahian kelompok, tercatat mengalami penurunan," tuturnya.
Arya Perdana mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi jajarannya, dalam satu pekan terakhir hanya tercatat satu kasus geng motor yang berhasil ditangani.
Angka tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya, ketika aksi geng motor kerap terjadi hampir setiap hari.
"Dalam satu minggu terakhir ini ternyata geng motor cuma satu kali. Alhamdulillah, kalau sebelumnya satu hari bisa terjadi setiap hari," kata Arya.
Selain geng motor, kepolisian mencatat empat kali aksi balap liar dan empat kasus perkelahian kelompok dalam periode yang sama.
Menurut Arya, kasus perkelahian kelompok yang terjadi relatif kecil dan dapat segera ditangani aparat.
Jajaran Polrestabes Makassar juga menangani sejumlah kasus tindak pidana lainnya, termasuk narkotika dan penganiayaan.
Dari berbagai penanganan tersebut, polisi mengamankan sekitar 55 orang. Sejumlah orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Arya mengatakan, langkah penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mencegah gangguan keamanan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Namun, ia menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban tidak dapat hanya mengandalkan kepolisian.
Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk TNI, Pemerintah Kota Makassar, pemerintah kecamatan dan kelurahan, organisasi kemasyarakatan (ormas), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda hingga mahasiswa.
"Keamanan ini bukan hanya tugas kepolisian. Polisi jumlahnya sedikit. Tidak mungkin kita bisa menjaga keamanan dengan cepat kalau tidak dibantu kepedulian dan partisipasi masyarakat," ujarnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana, Dandim 1408/Makassar Ino Dwi Setyo Darmawan, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Panca Sakti, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar Fathur Rahim.
Hadir juga perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), KNPI, serta sejumlah pimpinan dan perwakilan organisasi kemasyarakatan lainya.