Rabu, 29 Juli 2026 13:18
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada Triwulan I 2026 tercatat mencapai 6,88%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61%.
Editor : Lisa Emilda

RAKYATKU.COM, MAKASSAR Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Selatan mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sulsel posisi hingga 30 Juni 2026 tumbuh semakin solid. Stabilitas makroekonomi dan kinerja fiskal daerah menunjukkan tren penguatan positif di tengah ketidakpastian kondisi global.

 

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada Triwulan I 2026 tercatat mencapai 6,88%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61%. Sementara itu, neraca perdagangan Sulsel tetap membukukan surplus sebesar US139 juta (Ekspor US139 juta dan Impor US$73,31 juta) dengan tingkat inflasi yang terjaga stabil di angka 3,56% (y-on-y) hingga Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara Capai Rp7,21 Triliun

Baca Juga : Dorong UMKM Naik Kelas, BI Sulsel dan Pemprov Pacu Daya Saing Wastra Heritage Market 2026

Hingga akhir Semester I 2026, total penerimaan negara di Sulawesi Selatan telah terealisasi sebesar Rp7,21 triliun atau 39,13% dari target yang ditetapkan.

 

Rincian realisasi pendapatan negara meliputi:

Penerimaan Perpajakan: Terealisasi Rp5,06 triliun (35,25% dari target Rp14,37 triliun). Penerimaan ini disokong utama oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp2,68 triliun serta PPN dan PPnBM sebesar Rp2,41 triliun.

Baca Juga : Kalla Translog Percepat Transformasi Digital, Luncurkan One Connection untuk Integrasikan Bisnis Logistik Berbasis AI

Kepabeanan dan Cukai: Terealisasi Rp131,96 miliar (35,34% dari target Rp373,43 miliar), terdiri dari Bea Masuk Rp78,49 miliar, Bea Keluar Rp22,19 miliar, dan Cukai Rp31,28 miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mencapai Rp2,02 triliun (54,57% dari target Rp3,71 triliun), yang didominasi oleh penerimaan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,31 triliun.

Belanja Negara Tumbuh 6,35%, Dukung Infrastruktur dan Layanan Publik

Baca Juga : Aston Makassar Bidik Pasar Kuliner Jepang, Hadirkan "60 Seconds to Tokyo" hingga Akhir Tahun

Realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan hingga 30 Juni 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 6,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan total serapan mencapai Rp25,94 triliun (50,17% dari pagu).

Komponen belanja negara tersebut terbagi menjadi dua jalur utama:

Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Terealisasi Rp11,79 triliun (47,27% dari pagu Rp24,94 triliun). Dana ini dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp6,69 triliun (gaji/tunjangan TNI/Polri, Guru/Dosen, PNS, dan PPPK), belanja barang Rp3,33 triliun pada 754 satuan kerja K/L, serta belanja modal Rp1,76 triliun. Belanja modal antara lain dimanfaatkan untuk preservasi Jalan/Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi jalan Makassar-Maros-Pangkep-Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.

Baca Juga : Honda Andalkan Experiential Marketing, Roadshow New Honda Vario Evo 160 Sasar Pasar Anak Muda di Indonesia Timur

Transfer ke Daerah (TKD): Terealisasi Rp14,15 triliun (52,87% dari pagu Rp26,77 triliun). Penyaluran TKD terdistribusi merata di seluruh kabupaten/kota, didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp10,21 triliun dan DAK Nonfisik sebesar Rp3,21 triliun.

Dampak Langsung APBN bagi Masyarakat Sulsel

Pelaksanaan APBN Semester I 2026 memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan melalui berbagai program strategis:

Baca Juga : Haka Auto Bidik 40 Dealer BYD, Sulawesi Disiapkan Jadi Motor Pertumbuhan Kendaraan Listrik Nasional

Program Makan Bergizi Gratis: Menjangkau 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.

Penyaluran KUR & Pembiayaan: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp9,46 triliun kepada 133.825 debitur dengan subsidi bunga Rp831,25 miliar. Selain itu, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terealisasi untuk 7.410 unit rumah senilai Rp926,21 miliar.

Penguatan Ekonomi & Pendidikan: Operasional 3.074 Koperasi Merah Putih ber-NPWP, dukungan ketahanan pangan dengan produksi 466.592 ton padi di 1,04 juta hektar sawah, serta pengoperasian 16 Sekolah Rakyat dan proses pembangunan 9 Sekolah Rakyat baru.

Capaian kinerja fiskal pada Semester I ini menjadi pijakan kuat bagi Kemenkeu dan pemerintah daerah untuk mengakselerasi pelaksanaan program kerja pada Semester II 2026 guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

BERITA TERKAIT