Komisi B DPRD Makassar Soroti Pengusaha Minol, Hartono: Tidak Patuh, Siap Dievaluasi

RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Komisi B DPRD Kota Makassar mempertegas sikap terhadap pengusaha minuman beralkohol (minol) yang dinilai belum sepenuhnya patuh terhadap regulasi. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Kamis (30/4/2026), DPRD bahkan membuka opsi evaluasi kebijakan jika sektor ini tak memberi kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

RDP tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari inspeksi mendadak (sidak) yang sebelumnya dilakukan Komisi B ke sejumlah tempat usaha penjual minol di Makassar.

Anggota Komisi B, Hartono, tampil tegas dalam forum tersebut. Ia menekankan bahwa seluruh pelaku usaha tidak memiliki alasan untuk mengabaikan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca Juga : DPRD Makassar Bongkar Anomali Parkir: Sewa Rp100 Ribu/Bulan Disorot, Potensi PAD Diduga Bocor

“Kalau peraturan daerah atau perwali sudah ditetapkan, maka semua pelaku usaha dianggap tahu. Tidak ada alasan untuk tidak patuh,” tegasnya.

Pengawasan Diperketat, Data Harus Valid

Dalam forum yang turut dihadiri OPD seperti Dinas Perdagangan, Bapenda, dan Dinas Pariwisata, Hartono menyoroti lemahnya sinkronisasi data terkait jumlah pengusaha minol di Makassar.

Baca Juga : Kalla Imbau Hentikan Aksi Dukungan ke Jusuf Kalla, Minta Masyarakat Jaga Kondusivitas

Menurutnya, ketidakakuratan data berpotensi menghambat pengambilan kebijakan yang tepat.

“Kami ini fungsi pengawasan, bukan pelaksana. Karena itu OPD harus menyampaikan data yang valid dan terukur. Jangan sampai ada perbedaan angka yang membingungkan,” ujarnya.

Legal, Tapi Harus Berdampak ke PAD

Baca Juga : Cap Go Meh Makassar 2026,Wali Kota: Bukti Nyata Toleransi yang Harus Hidup Setiap Hari

Komisi B juga mempertanyakan efektivitas legalisasi dan pengaturan minol yang selama ini diterapkan. Hartono menegaskan, kebijakan tersebut seharusnya memberikan kontribusi nyata terhadap PAD, bukan sekadar memberi ruang usaha.

“Jangan sampai sudah dilegalkan, diatur sedemikian rupa, tapi tidak memberi dampak maksimal terhadap PAD,” katanya.

Isu ini menjadi sorotan utama karena sektor minol dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah jika dikelola dengan baik dan disiplin.

Baca Juga : JEC ORBITA Gelar Operasi Mata Juling Gratis di Makassar, Bantu Pasien Kembali Percaya Diri

Ancaman Tegas: Pelanggar Harus Ditindak

Tak hanya soal kontribusi, Komisi B juga menyoroti kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan teknis, seperti kadar alkohol dan perizinan.

Hartono meminta OPD bertindak tegas tanpa kompromi terhadap pelanggaran.

Baca Juga : Bangun Masa Depan dengan Harapan Kokoh, PIKI Sulsel Tegaskan Peran Inteligensia Kristen untuk Daerah

“Kalau ada yang melanggar, harus ditindak. Jangan ada pembiaran. Kita sudah beri ruang usaha dengan aturan yang jelas,” tegasnya.

Opsi Kebijakan Lebih Keras Dibuka

Lebih jauh, Komisi B tidak menutup kemungkinan akan merekomendasikan evaluasi kebijakan minol jika kondisi saat ini tidak menunjukkan perbaikan.

“Kalau aturan tidak dijalankan dan tidak berdampak ke PAD, kenapa tidak kita pikirkan opsi lain yang lebih tegas,” tandas Hartono.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Makassar siap mengambil langkah lebih keras, termasuk pengetatan regulasi hingga pembatasan usaha, jika pengawasan dan kepatuhan tidak berjalan optimal.