RAKYATKU.COM,MAKASSAR--Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Dokumen LKPD berstatus unaudited tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Makassar, Selasa (31/3/2026).
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Dalam prosesi penyerahan, Tasming Hamid didampingi Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, bersama sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kota Parepare.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Baca Juga : Haskari Ubah Budaya Kerja di Kebun Raya Jompie, Dedikasi Pegawai Kini Dapat Apresiasi
Penyerahan LKPD tersebut dilakukan secara bersamaan dengan sejumlah pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Turut hadir dalam kesempatan itu Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Winner Franky Halomoan Manalu menyampaikan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap pemerintah daerah.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Baca Juga : Hadiri Pembukaan CSS XXIV di Banda Aceh, Tasming Hamid Harap Lahir Inovasi Sanitasi Berkelanjutan
Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur bahwa gubernur, bupati, dan wali kota wajib menyerahkan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Ia menjelaskan, setelah dokumen diterima, BPK akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan menyusun laporan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu maksimal 60 hari.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Sementara itu, Tasming Hamid berharap proses audit yang dilakukan BPK dapat berjalan lancar dan menghasilkan opini terbaik bagi Pemerintah Kota Parepare.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Menurutnya, penyampaian LKPD merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
"LKPD yang kami serahkan ini merupakan potret kondisi keuangan daerah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis aktual. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujar Tasming.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Tasming Hamid berharap, proses audit yang dilakukan BPK dapat memberikan masukan konstruktif guna meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Lebih lanjut, Tasming menegaskan bahwa hasil audit tersebut diharapkan mampu mendorong pengelolaan keuangan yang semakin baik, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan di Kota Parepare. (*)