RAKYATKU.COM,MAKASSAR--Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Parepare Raih Penghargaan Terbaik III Akses Layanan Pendidikan Regional Sulawesi
Baca Juga : Tasming Hamid Tinjau Jalan Ambo Matti, Progres Pengaspalan Sudah 80 Persen
Baca Juga : Antrean BBM Mengular, Pemkot Parepare dan Pertamina Evaluasi Kuota serta Distribusi
Dokumen LKPD berstatus unaudited tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Makassar, Selasa (31/3/2026).
Baca Juga : Parepare Raih Penghargaan Terbaik III Akses Layanan Pendidikan Regional Sulawesi
Baca Juga : Tasming Hamid Tinjau Jalan Ambo Matti, Progres Pengaspalan Sudah 80 Persen
Baca Juga : Antrean BBM Mengular, Pemkot Parepare dan Pertamina Evaluasi Kuota serta Distribusi
Dalam prosesi penyerahan, Tasming Hamid didampingi Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, bersama sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kota Parepare.
Baca Juga : Parepare Raih Penghargaan Terbaik III Akses Layanan Pendidikan Regional Sulawesi
Baca Juga : Tasming Hamid Tinjau Jalan Ambo Matti, Progres Pengaspalan Sudah 80 Persen
Baca Juga : Antrean BBM Mengular, Pemkot Parepare dan Pertamina Evaluasi Kuota serta Distribusi
Baca Juga : Parepare Raih Terbaik I Pengelolaan Sampah, Dapat Insentif Fiskal Rp2 Miliar
Penyerahan LKPD tersebut dilakukan secara bersamaan dengan sejumlah pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Parepare Raih Penghargaan Terbaik III Akses Layanan Pendidikan Regional Sulawesi
Baca Juga : Tasming Hamid Tinjau Jalan Ambo Matti, Progres Pengaspalan Sudah 80 Persen
Baca Juga : Antrean BBM Mengular, Pemkot Parepare dan Pertamina Evaluasi Kuota serta Distribusi
Turut hadir dalam kesempatan itu Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.
Baca Juga : Parepare Raih Penghargaan Terbaik III Akses Layanan Pendidikan Regional Sulawesi
Baca Juga : Tasming Hamid Tinjau Jalan Ambo Matti, Progres Pengaspalan Sudah 80 Persen
Baca Juga : Antrean BBM Mengular, Pemkot Parepare dan Pertamina Evaluasi Kuota serta Distribusi
Winner Franky Halomoan Manalu menyampaikan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap pemerintah daerah.
Baca Juga : Parepare Raih Penghargaan Terbaik III Akses Layanan Pendidikan Regional Sulawesi
Baca Juga : Tasming Hamid Tinjau Jalan Ambo Matti, Progres Pengaspalan Sudah 80 Persen
Baca Juga : Antrean BBM Mengular, Pemkot Parepare dan Pertamina Evaluasi Kuota serta Distribusi
Baca Juga : Tudang Laongruma di Bacukiki, Tasming Hamid Tekankan Pentingnya Musyawarah Petani
Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur bahwa gubernur, bupati, dan wali kota wajib menyerahkan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Baca Juga : Parepare Raih Penghargaan Terbaik III Akses Layanan Pendidikan Regional Sulawesi
Baca Juga : Tasming Hamid Tinjau Jalan Ambo Matti, Progres Pengaspalan Sudah 80 Persen
Baca Juga : Antrean BBM Mengular, Pemkot Parepare dan Pertamina Evaluasi Kuota serta Distribusi
Ia menjelaskan, setelah dokumen diterima, BPK akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan menyusun laporan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu maksimal 60 hari.
Baca Juga : Parepare Raih Penghargaan Terbaik III Akses Layanan Pendidikan Regional Sulawesi
Baca Juga : Tasming Hamid Tinjau Jalan Ambo Matti, Progres Pengaspalan Sudah 80 Persen
Baca Juga : Antrean BBM Mengular, Pemkot Parepare dan Pertamina Evaluasi Kuota serta Distribusi
Sementara itu, Tasming Hamid berharap proses audit yang dilakukan BPK dapat berjalan lancar dan menghasilkan opini terbaik bagi Pemerintah Kota Parepare.
Baca Juga : Parepare Raih Penghargaan Terbaik III Akses Layanan Pendidikan Regional Sulawesi
Baca Juga : Tasming Hamid Tinjau Jalan Ambo Matti, Progres Pengaspalan Sudah 80 Persen
Baca Juga : Antrean BBM Mengular, Pemkot Parepare dan Pertamina Evaluasi Kuota serta Distribusi
Menurutnya, penyampaian LKPD merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan.
Baca Juga : Parepare Raih Penghargaan Terbaik III Akses Layanan Pendidikan Regional Sulawesi
Baca Juga : Tasming Hamid Tinjau Jalan Ambo Matti, Progres Pengaspalan Sudah 80 Persen
Baca Juga : Antrean BBM Mengular, Pemkot Parepare dan Pertamina Evaluasi Kuota serta Distribusi
"LKPD yang kami serahkan ini merupakan potret kondisi keuangan daerah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis aktual. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujar Tasming.
Baca Juga : Parepare Raih Penghargaan Terbaik III Akses Layanan Pendidikan Regional Sulawesi
Baca Juga : Tasming Hamid Tinjau Jalan Ambo Matti, Progres Pengaspalan Sudah 80 Persen
Baca Juga : Antrean BBM Mengular, Pemkot Parepare dan Pertamina Evaluasi Kuota serta Distribusi
Tasming Hamid berharap, proses audit yang dilakukan BPK dapat memberikan masukan konstruktif guna meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.
Baca Juga : Parepare Raih Penghargaan Terbaik III Akses Layanan Pendidikan Regional Sulawesi
Baca Juga : Tasming Hamid Tinjau Jalan Ambo Matti, Progres Pengaspalan Sudah 80 Persen
Baca Juga : Antrean BBM Mengular, Pemkot Parepare dan Pertamina Evaluasi Kuota serta Distribusi
Lebih lanjut, Tasming menegaskan bahwa hasil audit tersebut diharapkan mampu mendorong pengelolaan keuangan yang semakin baik, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan di Kota Parepare. (*)