RAKYATKU.COM, JAKARTA - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia pada Selasa (27/1/2026). Kehadirannya disambut langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, yang baru Dr. Cheka Virgowansyah.
Munafri menyebut pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus langkah strategis memperkuat kolaborasi pemerintahan ke depan.
"Pertemuan ini bagian dari silaturahmi. Pak Akmal baru dilantik di posisi Ditjen Otda, sehingga saya datang untuk menyampaikan ucapan selamat, sekaligus berdiskusi mengenai peluang kerja sama ke depan," ujar Munafri Arifuddin.
Baca Juga : Lapak PKL di Sultan Alauddin Akhirnya Ditertibkan Pemkot Makassar
Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu strategis terkait penguatan jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Kami membicarakan peluang dan kerja sama untuk memperkuat jalannya pemerintahan ke depan. Kota Makassar tentu membutuhkan kerja sama dan perhatian dari pemerintah pusat, agar bisa saling menguatkan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan," jelasnya.
Sebagai salah satu kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia, Makassar memiliki peran strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan, regulasi, serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat.
Baca Juga : Pemkot Makassar Ajak Dunia Mengenal Pesona Maritim dan Sunset Losari
"Pertemuan ini sangat kami harapkan, menjadi kunci dalam memastikan kebijakan daerah berjalan seiring dengan arah pembangunan nasional," harpa Appi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan, termasuk Pemerintah Kota Makassar.
Dukungan tersebut mencakup pembinaan, fasilitasi kebijakan, hingga penguatan regulasi daerah agar selaras dengan kebijakan nasional.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Hadir di APCAT Summit di Jakarta
"Pada prinsipnya, Kemendagri terus mendorong dan mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik," sebutnya.