RAKYATKU.COM, PAREPARE--Pemerintah kota Parepare melalui Dinas Perkimtan menemukan pelanggaran dalam pembangunan Perumahan Mario Pesona di Jalan Syamsul Bahri, Kecamatan Ujung , Kota Parepare.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Hal ini terungkap dalam peninjauan lapangan oleh Dinas Perkimtan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan PUPR Andi Ardian Arsyaq di lokasi perumahan, Selasa (20/1/2026).
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Dari hasil peninjauan lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara site plan yang disetujui dan kondisi faktual di lapangan.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Baca Juga : Haskari Ubah Budaya Kerja di Kebun Raya Jompie, Dedikasi Pegawai Kini Dapat Apresiasi
"Dari izin yang hanya memperbolehkan pembangunan 40 unit rumah dan 2 ruko, namun faktanya di lapangan ada kelebihan unit rumah dan ruko. Sehingga terdapat sejumlah bangunan yang tidak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," ungkap Plt Dinas Perkimtan , Andi Ardian Arsyad
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Ia mengatakan jika kondisi di lapangan, pemanfaatan lahan dimaksimalkan dengan menggunakan area yang seharusnya diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
"Ada lahan yang harusnya menjadi RTH namun diduga dimanfaatkan untuk unit bangunan," katanya.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Baca Juga : Hadiri Pembukaan CSS XXIV di Banda Aceh, Tasming Hamid Harap Lahir Inovasi Sanitasi Berkelanjutan
Selain itu, ditemukan pula talud dengan ketinggian tertentu yang posisinya sangat dekat dengan rumah warga.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Atas kondisi tersebut, pemerintah berencana menyurati pengembang untuk melakukan analisis dan uji struktur guna memastikan bahwa konstruksi yang dibangun layak dan tidak membahayakan keselamatan warga.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
"Pengembang diwajibkan melakukan uji struktur terhadap bangunan yang telah terbangun sebagai dasar penilaian pemerintah terkait kelayakan dan keamanan konstruksi," tegasnya.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Pemerintah daerah juga akan mengambil langkah sesuai regulasi. Salah satunya adalah tidak akan menerbitkan PBG untuk bangunan yang tidak memiliki persetujuan site plan.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
"Tidak mungkin kami terbitkan PBG kalau tidak berkesesuaian dengan site plan yang sudah disahkan," kata Kabid Cipta karya, Suhandi, secara terpisah.(*)