RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten Wajo menegaskan komitmennya dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Bupati Wajo, dr H Baso Rahmanuddin, bersama Ketua DPRD Kabupaten Wajo, H Firmansyah Perkesi, pada kegiatan serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 serta penandatanganan berita acara penyerahan LHP terkait kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (19/1/2025).
Baca Juga : Peringati Isra Mi’raj, Rutan Sengkang Tekankan Pembinaan Spiritual Warga Binaan
Wakil Bupati Wajo dr H Baso Rahmanuddin mengatakan, LHP BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan secara berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Wajo berkomitmen mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Baso Rahmanuddin.
Ia menambahkan, hasil pemeriksaan tersebut akan ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah guna memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertib, efektif, dan bertanggung jawab, terutama pada sektor pajak dan retribusi.
Baca Juga : Wakil Bupati Wajo Hadiri Peresmian 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo
Menurut Baso Rahmanuddin, pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang patuh dan profesional berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Wajo, H Firmansyah Perkesi, menyatakan DPRD mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh perangkat daerah.
Baca Juga : Bupati Wajo Andi Rosman Terima Penghargaan Dari Presiden atas Peningkatan Produksi Beras Nasional
“Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik,” kata Firmansyah.
Pemerintah Kabupaten Wajo berharap koordinasi dengan BPK terus terjalin sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.