RAKYATKU.COM,MAKASSAR--Pemerintah Kota Parepare kembali mencatat prestasi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Refleksi Kinerja Akhir Tahun 2025 yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (9/12/2025) , Pemkot Parepare bersama DPRD Parepare meraih dua penghargaan sekaligus.
Baca Juga : TSM Buka Kegiatan Serambi 2026, Minta BI Tingkatkan Skala dan Jumlah Penukaran
Baca Juga : CEO Mario Group Sambit Safari Dakwah Syaikh Palestina di Masjid Binti Marwati
Baca Juga : Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Parepare: 18 Program Jalan, Fondasi Ekonomi Mulai Dibangun
Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, menerima langsung penghargaan tersebut mewakili Wali Kota Parepare Tasming Hamid, sesuai undangan resmi dari Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Baca Juga : TSM Buka Kegiatan Serambi 2026, Minta BI Tingkatkan Skala dan Jumlah Penukaran
Baca Juga : CEO Mario Group Sambit Safari Dakwah Syaikh Palestina di Masjid Binti Marwati
Baca Juga : Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Parepare: 18 Program Jalan, Fondasi Ekonomi Mulai Dibangun
Penghargaan pertama diberikan kepada Pemkot Parepare dan DPRD Parepare sebagai daerah dengan Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah Terbaik Tahun 2025. Penghargaan ini menunjukkan proses legislasi di Parepare berjalan akuntabel, terukur, dan sesuai kebutuhan pembangunan kota. Penghargaan ini juga menegaskan sinergi pemerintah daerah dan DPRD dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas.
Baca Juga : TSM Buka Kegiatan Serambi 2026, Minta BI Tingkatkan Skala dan Jumlah Penukaran
Baca Juga : CEO Mario Group Sambit Safari Dakwah Syaikh Palestina di Masjid Binti Marwati
Baca Juga : Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Parepare: 18 Program Jalan, Fondasi Ekonomi Mulai Dibangun
Baca Juga : Ramadan Penuh Berkah, PKK Parepare Serentak Bagikan Takjil dan Gelar Amaliyah di Auditorium BJ Habibie
Penghargaan kedua diberikan kepada Pemkot Parepare sebagai Peringkat I Pembentukan Pos Bantuan Hukum tercepat se Sulawesi Selatan. Pembentukan Posbakum ini menjadi komitmen Parepare dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta mendukung pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penghargaan ini memperlihatkan Parepare sebagai daerah yang cepat merespons kebutuhan pelayanan publik dan perlindungan hak masyarakat.
Baca Juga : TSM Buka Kegiatan Serambi 2026, Minta BI Tingkatkan Skala dan Jumlah Penukaran
Baca Juga : CEO Mario Group Sambit Safari Dakwah Syaikh Palestina di Masjid Binti Marwati
Baca Juga : Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Parepare: 18 Program Jalan, Fondasi Ekonomi Mulai Dibangun
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan apresiasi kepada daerah yang dinilai optimal, inovatif, dan konsisten menjalankan pelayanan publik di bidang hukum. Ia menyebut Parepare sebagai contoh daerah yang cepat, tepat, dan tertib administrasi dalam melaksanakan program hukum pemerintah pusat.
Baca Juga : TSM Buka Kegiatan Serambi 2026, Minta BI Tingkatkan Skala dan Jumlah Penukaran
Baca Juga : CEO Mario Group Sambit Safari Dakwah Syaikh Palestina di Masjid Binti Marwati
Baca Juga : Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Parepare: 18 Program Jalan, Fondasi Ekonomi Mulai Dibangun
Sekda Parepare, Amarun Agung Hamka, menyampaikan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ia menilai prestasi ini lahir dari kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah, DPRD, dan dukungan masyarakat Parepare. Ia mengatakan penghargaan ini menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan tata kelola regulasi.
Baca Juga : TSM Buka Kegiatan Serambi 2026, Minta BI Tingkatkan Skala dan Jumlah Penukaran
Baca Juga : CEO Mario Group Sambit Safari Dakwah Syaikh Palestina di Masjid Binti Marwati
Baca Juga : Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Parepare: 18 Program Jalan, Fondasi Ekonomi Mulai Dibangun
Baca Juga : Komitmen Lestarikan Bahasa Daerah, Tasming Hamid Perkuat Regulasi dan Program Kebahasaan di Parepare
“Penghargaan ini adalah bukti kesungguhan Pemerintah Kota Parepare dalam memperbaiki tata kelola hukum dan memperkuat pelayanan publik. Pembentukan Posbakum dan perencanaan Perda adalah instrumen penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang layak,” kata Amarun Agung Hamka.
Baca Juga : TSM Buka Kegiatan Serambi 2026, Minta BI Tingkatkan Skala dan Jumlah Penukaran
Baca Juga : CEO Mario Group Sambit Safari Dakwah Syaikh Palestina di Masjid Binti Marwati
Baca Juga : Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Parepare: 18 Program Jalan, Fondasi Ekonomi Mulai Dibangun
Ia menambahkan bahwa Pemkot Parepare akan terus memperkuat efektivitas pelayanan hukum dan meningkatkan kualitas regulasi agar Parepare semakin tertib, modern, dan berkeadilan.
Baca Juga : TSM Buka Kegiatan Serambi 2026, Minta BI Tingkatkan Skala dan Jumlah Penukaran
Baca Juga : CEO Mario Group Sambit Safari Dakwah Syaikh Palestina di Masjid Binti Marwati
Baca Juga : Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Parepare: 18 Program Jalan, Fondasi Ekonomi Mulai Dibangun
Penghargaan ini menegaskan komitmen Parepare untuk menjadi daerah yang unggul dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan perluasan akses keadilan bagi masyarakat.(*)