RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek optimis atas upaya pencegahan penipuan online dan perdagangan manusia dapat diperkuat di Indonesia, termasuk di wilayah kerjanya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara pada Selasa (18/11/2025).
Pernyataan ini disampaikan sehari setelah Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, memimpin Delegasi Indonesia dalam ASEAN Human Rights Dialogue (AHRD) ke-7 di Sekretariat ASEAN, Jakarta.
Daniel menilai komitmen Indonesia dalam forum tersebut menjadi momentum strategi bagi penguatan kebijakan perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan digital lintas negara.
Baca Juga : Anggota Polisi di Bulukumba Ditikam OTK
“Arah kebijakan nasional sudah sangat jelas. Kami di daerah siap mengaplifikasi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut Daniel, penipuan online yang terkait dengan praktik perdagangan manusia kini berkembang semakin kompleks dan menuntut respons cepat dari seluruh jajaran. Ia menekankan pentingnya kerja kolaboratif di tingkat wilayah.
“Kami optimis ancaman ini dapat ditekan. Saya mengajak seluruh jajaran di Sulsel dan Sultra untuk memperkuat deteksi dini, memperluas edukasi masyarakat, dan memastikan layanan HAM hadir untuk melindungi kelompok rentan,” katanya.
Baca Juga : Perang Kelompok Antarwarga di Makassar Telan Korban Jiwa
Sebelumnya dalam forum AHRD ke-7, Wamen HAM Mugiyanto menegaskan bahwa penipuan online yang terkait perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius di suatu kawasan dan berpotensi memicu tragedi kemanusiaan.
Oleh karena itu, menurutnya, ASEAN perlu memperkuat koordinasi dan kepemimpinan untuk menangani kejahatan siber transnasional.
“Penanganan kejahatan siber transnasional membutuhkan respons bersama. ASEAN harus memperkuat koordinasi dalam isu ini,” ujar Mugiyanto dalam dialog tersebut.
Baca Juga : Operasi Zebra Pallawa-2025 Dimulai, Kapolda Sulsel Pimpin Apel Gelar Pasukan
Ia juga menekankan bahwa dinamika global saat ini menuntut Indonesia mengambil peran yang lebih kuat dalam memimpin agenda HAM di kawasan.
Sebagai tindak lanjut, KemenHAM RI berencana menyelenggarakan Forum HAM ASEAN tahun depan, yang diharapkan menjadi ruang strategi bagi negara-negara anggota untuk memperkuat dialog, berbagi praktik dengan baik, dan meningkatkan aksi bersama dalam pemajuan HAM di Asia Tenggara.