RAKYATKU.COM, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin membentuk Tim Percepatan Digitalisasi Pemkot Makassar, sebuah langkah strategis yang menandai dimulainya "babak baru" tata kelola pemerintahan tanpa lagi bergantung pada sistem manual yang rawan keliru dan lamban.
"Kita akan membuat tim percepatan di semua OPD, agar tahun depan semuanya sudah ditransformasikan menjadi digital," kata Appi dalam acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Anggaran 2025, di Makassar, Senin (17/11/2025).
Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya percepatan digitalisasi di seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar. Ia bahkan menyampaikan kegeramannya karena dari sekian banyak organisasi perangkat daerah (OPD), hanya dua OPD yang tercatat telah menerapkan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.
Baca Juga : Dorong Transformasi Digital Parkir, Pemkot Makassar Bagikan Smartphone ke Jukir
"Digitalisasi itu bukan hanya aplikasi. Ini soal efisiensi pekerjaan. Yang tadinya butuh satu hari, bisa dipangkas. Pembayaran Rp200 ribu jadi Rp20 ribu. Pendapatan tercatat, pengeluaran terkontrol," tegasnya.
Ia menggambarkan bagaimana data manual sering berubah-ubah mulai dari catatan pensil, pulpen, hingga laporan akhir yang berbeda-beda sehingga memicu persoalan berulang saat pemeriksaan. Appi menegaskan bahwa setelah pembentukan tim digitalisasi, setiap OPD akan diberikan target dan jadwal implementasi.
"Pastinya ada target, dan harus jalan. Tim ini akan membuat schedule yang memaksa semua OPD menerapkan digitalisasi. Kalau masih ada OPD yang tidak menerapkan, ada sanksi," tegasnya.
Baca Juga : Fraksi Demokrat Temui Wali Kota Bahas Tempat Pelelangan Ikan Paotere
Menurutnya, banyak OPD yang menganggap digitalisasi hanyalah urusan aplikasi dan fitur sederhana, padahal transformasi digital menyangkut hal strategis seperti akuntabilitas, efisiensi data, dan transparansi keuangan.
Appi menilai sistem manual dianggap remeh oleh sebagian pihak, padahal dampaknya sangat besar terhadap keakuratan data dan kepercayaan publik.
Wali Kota menyebutkan kebiasaan sebagian OPD yang masih melakukan pembayaran manual sehingga rawan kesalahan hingga manipulasi.
Baca Juga : DPRD dan Pemkot Makassar Sepakati KUA PPAS 2026, APBD Diproyeksi Rp5,1 Triliun
"Semua harus elektronik dan tercatat. Supaya kita tidak pusing rekap-rekap. Ada training operation work yang bisa memastikan semua elemen tercatat dengan detail," jelasnya.
Politisi Golkar itu secara lugas tegas menyampaikan, sikap sebagian ASN yang masih menyepelekan digitalisasi dan merasa sudah cukup dengan sistem yang ada.
"Kadang ini dianggap remeh, bahkan ada yang sok intervensi dengan pengetahuan sepotong-sepotong. Digitalisasi bukan sekadar pencet-pencet aplikasi. Ini soal bagaimana data yang bikin pusing berubah jadi sesuatu yang mudah dan jelas," sambung Appi.
Baca Juga : Investor Asing Lirik Pembangunan Stadion Untia
Ia bahkan menyinggung masih rendahnya penetrasi penggunaan mobile banking di kalangan ASN. Dari sekian ASN, mungkin hanya 30% yang punya mobile banking. Padahal tidak susah menggunakan digitalisasi untuk memudahkan pekerjaan kantor.
Menurut politisi Golkar itu, sistem manual bukan hanya tidak efisien, tetapi juga rawan fitnah dan manipulasi, terutama terkait pengelolaan keuangan.
"Semuanya harus digital dan tercatat. Kalau ada pemeriksaan, baik internal maupun eksternal, tinggal buka sistem. Tidak perlu lagi cari-cari kertas yang hilang," imbuh mantan Bos PSM itu.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Usulkan Sertifikasi Otomatis Aset Publik kepada Menteri ATR/BPN
Dalam laporannya, perwakilan Bank Indonesia menyampaikan bahwa baru dua OPD di Pemkot Makassar yang telah menerapkan digitalisasi secara penuh. Hal ini membuat Appi semakin tegas bahwa percepatan transformasi harus dipaksa. Dia menekankan bahwa digitalisasi menjadi standar minimal dalam pemerintahan modern dan tidak bisa ditawar-tawar.
"Kalau kita ikut alurnya seperti sekarang, digitalisasi tidak akan pernah maksimal. Harus dipaksa, karena tidak ada jalan lain," tegasnya.
Appi melihat seluruh camat dan kepala SKPD sudah hadir pada High Level Meeting tersebut. Ia meminta agar seluruhnya mengikuti materi dengan serius karena banyak pengetahuan baru terkait digitalisasi akan dijelaskan oleh para ahli.
"Saya harap proses ini diikuti dengan baik. Banyak hal baru yang mungkin belum pernah terpikir oleh kita. Kita harus dorong digitalisasi secara menyeluruh agar pendapatan tidak menurun dan belanja tidak lagi tersendat," pungkasnya.