RAKYATKU.COM,PAREPARE—Pemerintah Kota Parepare melalui Sekretaris Daerah, Amarun Agung Hamka, memberikan klarifikasi terkait polemik pembangunan toilet baru di 21 sekolah tingkat SD dan SMP yang dinilai memiliki nilai proyek cukup besar.
Baca Juga : TSM Buka Kegiatan Serambi 2026, Minta BI Tingkatkan Skala dan Jumlah Penukaran
Baca Juga : Komitmen Lestarikan Bahasa Daerah, Tasming Hamid Perkuat Regulasi dan Program Kebahasaan di Parepare
Hamka menjelaskan bahwa angka yang tercantum dalam kontrak, yakni berkisar Rp160 juta hingga Rp168 juta, bukan merupakan nilai pembayaran final. Nilai tersebut adalah batas maksimal, sementara pembayaran aktual tetap mengacu pada volume nyata pekerjaan yang diselesaikan di lapangan.
Baca Juga : TSM Buka Kegiatan Serambi 2026, Minta BI Tingkatkan Skala dan Jumlah Penukaran
Baca Juga : Komitmen Lestarikan Bahasa Daerah, Tasming Hamid Perkuat Regulasi dan Program Kebahasaan di Parepare
“Angka itu adalah nilai batas akhir. Jika dalam proses review oleh PPTK maupun APIP ternyata volume pekerjaan tidak mencapai nilai kontrak, misalnya hanya Rp120 juta, maka yang dibayarkan adalah sebesar volume riil yang dikerjakan rekanan,” jelasnya, Jumat (15/11/2025).
Baca Juga : TSM Buka Kegiatan Serambi 2026, Minta BI Tingkatkan Skala dan Jumlah Penukaran
Baca Juga : Komitmen Lestarikan Bahasa Daerah, Tasming Hamid Perkuat Regulasi dan Program Kebahasaan di Parepare
Baca Juga : Ramadan Penuh Berkah, PKK Parepare Serentak Bagikan Takjil dan Gelar Amaliyah di Auditorium BJ Habibie
Ia menegaskan bahwa selisih anggaran yang tidak terpakai tidak hilang, melainkan tetap menjadi bagian dari keuangan daerah.
“Setelah perhitungan volume selesai, sisa anggaran tetap berada di kas daerah dan akan menjadi SILPA pada akhir tahun,” tegasnya.
Baca Juga : TSM Buka Kegiatan Serambi 2026, Minta BI Tingkatkan Skala dan Jumlah Penukaran
Baca Juga : Komitmen Lestarikan Bahasa Daerah, Tasming Hamid Perkuat Regulasi dan Program Kebahasaan di Parepare
Baca Juga : CEO Mario Group Sambit Safari Dakwah Syaikh Palestina di Masjid Binti Marwati
Lebih lanjut, Hamka mengungkapkan bahwa pembangunan toilet baru ini merupakan hasil efisiensi anggaran yang dilakukan Pemkot Parepare sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diminta mengalihkan kegiatan yang kurang berdampak langsung kepada masyarakat menuju sektor yang manfaatnya bisa dirasakan secara nyata, khususnya infrastruktur dasar.
Baca Juga : TSM Buka Kegiatan Serambi 2026, Minta BI Tingkatkan Skala dan Jumlah Penukaran
Baca Juga : Komitmen Lestarikan Bahasa Daerah, Tasming Hamid Perkuat Regulasi dan Program Kebahasaan di Parepare
“Pemerintah kota mengalihkan efisiensi dari perjalanan dinas, konsumsi, serta beberapa kegiatan seminar dan tatap muka untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, bahwa pemda harus memperhatikan fasilitas pendidikan, termasuk ketersediaan toilet yang layak di sekolah,” tuturnya.
Baca Juga : TSM Buka Kegiatan Serambi 2026, Minta BI Tingkatkan Skala dan Jumlah Penukaran
Baca Juga : Komitmen Lestarikan Bahasa Daerah, Tasming Hamid Perkuat Regulasi dan Program Kebahasaan di Parepare
Ia menambahkan bahwa keberadaan toilet yang bersih dan layak sangat penting untuk mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga : TSM Buka Kegiatan Serambi 2026, Minta BI Tingkatkan Skala dan Jumlah Penukaran
Baca Juga : Komitmen Lestarikan Bahasa Daerah, Tasming Hamid Perkuat Regulasi dan Program Kebahasaan di Parepare
Baca Juga : Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Parepare: 18 Program Jalan, Fondasi Ekonomi Mulai Dibangun
“MBG dapat berjalan optimal apabila sekolah memiliki sanitasi yang aman. Toilet yang baik memastikan anak-anak kita terlindungi dari risiko penyakit, sehingga manfaat gizi dari program MBG bisa dirasakan sepenuhnya,” lanjutnya.
Baca Juga : TSM Buka Kegiatan Serambi 2026, Minta BI Tingkatkan Skala dan Jumlah Penukaran
Baca Juga : Komitmen Lestarikan Bahasa Daerah, Tasming Hamid Perkuat Regulasi dan Program Kebahasaan di Parepare
Di akhir penjelasannya, Hamka menyampaikan apresiasi terhadap kepedulian masyarakat dalam mengawasi pembangunan daerah.
Baca Juga : TSM Buka Kegiatan Serambi 2026, Minta BI Tingkatkan Skala dan Jumlah Penukaran
Baca Juga : Komitmen Lestarikan Bahasa Daerah, Tasming Hamid Perkuat Regulasi dan Program Kebahasaan di Parepare
“Terima kasih atas perhatian dan pantauan masyarakat. Pengawasan bersama menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program berjalan transparan dan tepat sasaran,” tutupnya.(*)