RAKYATKU.COM,PAREPARE--Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare harus menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2026. Pasalnya, dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan signifikan sebesar Rp101 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Baca Juga : Pemkot Parepare Kunjungi RS Fatima, Bahas Isu Larangan Hijab Saat Dinas
Baca Juga : Pelaporan Data Penyaluran MBG, Disdikbud Parepare Gelar Rapat Koordinasi dengan Kepala SPPG
Baca Juga : Resmikan Masjid Anas Bin Malik, Tasming Hamid: Jadikan Masjid Pusat Pembinaan Umat
Pemangkasan tersebut berdampak langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare yang turun drastis dari Rp982 miliar menjadi sekitar Rp800 miliar.
Baca Juga : Pemkot Parepare Kunjungi RS Fatima, Bahas Isu Larangan Hijab Saat Dinas
Baca Juga : Pelaporan Data Penyaluran MBG, Disdikbud Parepare Gelar Rapat Koordinasi dengan Kepala SPPG
Baca Juga : Resmikan Masjid Anas Bin Malik, Tasming Hamid: Jadikan Masjid Pusat Pembinaan Umat
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, saat dikonfirmasi terkait kondisi fiskal daerah, Rabu (16/10/2025).
Baca Juga : Pemkot Parepare Kunjungi RS Fatima, Bahas Isu Larangan Hijab Saat Dinas
Baca Juga : Pelaporan Data Penyaluran MBG, Disdikbud Parepare Gelar Rapat Koordinasi dengan Kepala SPPG
Baca Juga : Resmikan Masjid Anas Bin Malik, Tasming Hamid: Jadikan Masjid Pusat Pembinaan Umat
Baca Juga : Inisiasi Program Safari Dakwah, Wali Kota Parepare Tasming Hamid Terima Andalusia Award
“Kita dikurangi Rp101 miliar,” ungkap Amarun Agung Hamka.
Baca Juga : Pemkot Parepare Kunjungi RS Fatima, Bahas Isu Larangan Hijab Saat Dinas
Baca Juga : Pelaporan Data Penyaluran MBG, Disdikbud Parepare Gelar Rapat Koordinasi dengan Kepala SPPG
Baca Juga : Resmikan Masjid Anas Bin Malik, Tasming Hamid: Jadikan Masjid Pusat Pembinaan Umat
Menurut Hamka, penurunan TKD itu tentu akan berimplikasi pada pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintahan Wali Kota Tasming Hamid dan Wakil Wali Kota Hermanto.
Baca Juga : Pemkot Parepare Kunjungi RS Fatima, Bahas Isu Larangan Hijab Saat Dinas
Baca Juga : Pelaporan Data Penyaluran MBG, Disdikbud Parepare Gelar Rapat Koordinasi dengan Kepala SPPG
Baca Juga : Resmikan Masjid Anas Bin Malik, Tasming Hamid: Jadikan Masjid Pusat Pembinaan Umat
Sejumlah agenda pembangunan yang telah disusun kemungkinan besar tidak dapat direalisasikan sepenuhnya pada tahun mendatang.
Baca Juga : Pemkot Parepare Kunjungi RS Fatima, Bahas Isu Larangan Hijab Saat Dinas
Baca Juga : Pelaporan Data Penyaluran MBG, Disdikbud Parepare Gelar Rapat Koordinasi dengan Kepala SPPG
Baca Juga : Resmikan Masjid Anas Bin Malik, Tasming Hamid: Jadikan Masjid Pusat Pembinaan Umat
Baca Juga : Pertamina Patra Niaga Hadirkan Mudik Gratis MyPertamina, Sediakan 6 Bus untuk Tiga Rute di Sulsel–Sulbar
Selain itu, lanjut Hamka, beban keuangan daerah juga semakin berat karena adanya kewajiban pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang mencapai sekitar Rp67 miliar, serta P3K paruh waktu sebesar Rp10 miliar.
Baca Juga : Pemkot Parepare Kunjungi RS Fatima, Bahas Isu Larangan Hijab Saat Dinas
Baca Juga : Pelaporan Data Penyaluran MBG, Disdikbud Parepare Gelar Rapat Koordinasi dengan Kepala SPPG
Baca Juga : Resmikan Masjid Anas Bin Malik, Tasming Hamid: Jadikan Masjid Pusat Pembinaan Umat
“Meski sulit di tengah kondisi efisiensi, kami pemerintah kota tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan seluruh program prioritas bapak Wali Kota,” tegasnya.
Baca Juga : Pemkot Parepare Kunjungi RS Fatima, Bahas Isu Larangan Hijab Saat Dinas
Baca Juga : Pelaporan Data Penyaluran MBG, Disdikbud Parepare Gelar Rapat Koordinasi dengan Kepala SPPG
Baca Juga : Resmikan Masjid Anas Bin Malik, Tasming Hamid: Jadikan Masjid Pusat Pembinaan Umat
Kendati kebijakan efisiensi ini cukup memberatkan, Hamka menegaskan bahwa Pemkot Parepare tetap mendukung penuh kebijakan dan program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga : Pemkot Parepare Kunjungi RS Fatima, Bahas Isu Larangan Hijab Saat Dinas
Baca Juga : Pelaporan Data Penyaluran MBG, Disdikbud Parepare Gelar Rapat Koordinasi dengan Kepala SPPG
Baca Juga : Resmikan Masjid Anas Bin Malik, Tasming Hamid: Jadikan Masjid Pusat Pembinaan Umat
Sebagai langkah antisipatif, Pemkot Parepare berencana menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor retribusi dan pajak daerah. Penerapan sistem pembayaran berbasis digital akan diperkuat untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi penerimaan daerah.
Baca Juga : Pemkot Parepare Kunjungi RS Fatima, Bahas Isu Larangan Hijab Saat Dinas
Baca Juga : Pelaporan Data Penyaluran MBG, Disdikbud Parepare Gelar Rapat Koordinasi dengan Kepala SPPG
Baca Juga : Resmikan Masjid Anas Bin Malik, Tasming Hamid: Jadikan Masjid Pusat Pembinaan Umat
“Kita akan optimalisasi PAD. Penerimaan pajak dan retribusi kami terapkan sistem digital untuk mencegah kebocoran. Kolaborasi dan sinergitas antara satuan kerja akan meningkatkan PAD,” jelasnya.
Baca Juga : Pemkot Parepare Kunjungi RS Fatima, Bahas Isu Larangan Hijab Saat Dinas
Baca Juga : Pelaporan Data Penyaluran MBG, Disdikbud Parepare Gelar Rapat Koordinasi dengan Kepala SPPG
Baca Juga : Resmikan Masjid Anas Bin Malik, Tasming Hamid: Jadikan Masjid Pusat Pembinaan Umat
Dengan strategi tersebut, Pemkot Parepare berharap dapat menjaga stabilitas fiskal dan tetap melanjutkan program-program pembangunan prioritas, meskipun di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Baca Juga : Pemkot Parepare Kunjungi RS Fatima, Bahas Isu Larangan Hijab Saat Dinas
Baca Juga : Pelaporan Data Penyaluran MBG, Disdikbud Parepare Gelar Rapat Koordinasi dengan Kepala SPPG
Baca Juga : Resmikan Masjid Anas Bin Malik, Tasming Hamid: Jadikan Masjid Pusat Pembinaan Umat
“Kami optimistis, dengan kerja sama dan efisiensi yang tepat, Parepare tetap bisa tumbuh dan berbenah,” tutup Hamka. (*)