Wali Kota Makassar Pastikan Pelantikan Direksi PDAM dan BPR Tunggu Persetujuan OJK

RAKYATKU. COM, MAKASSAR,--Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, memastikan pelantikan jajaran direksi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Makassar—yakni Perumda Air Minum (PDAM) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)—akan segera dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari kementerian dan otoritas terkait.

“Belum terlantik semuanya karena kalau PDAM masih harus persetujuan dari Kemendagri, kalau BPR dari OJK,” ujar Appi kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Selasa (7/10/2025).

Appi menyampaikan bahwa seluruh tahapan seleksi telah rampung, baik untuk posisi direksi maupun dewan pengawas. Pemerintah kota kini tinggal menunggu surat balasan resmi dari kementerian dan lembaga pengawas sebelum menjadwalkan pelantikan.

Baca Juga : Wamendagri Bima Arya Kunjungi Command Center Makassar

“Secepatnya. Kami sudah berkirim surat, tinggal menunggu hasil dari mereka,” kata Appi.

Pelantikan Tiga BUMD Sudah Digelar

Sebelumnya, Appi telah melantik jajaran direksi dan dewan pengawas untuk tiga BUMD, yakni Perumda Parkir Makassar Raya, Perumda Pasar Makassar Raya, dan Perumda Terminal Makassar Raya.

Baca Juga : Industri Keuangan Syariah di Sulselbar Menguat, Aset Naik 21,08 Persen per Juni 2025

Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, dihadiri unsur Forkopimda, pejabat Pemkot, dan sejumlah undangan.

Dalam sambutannya, Appi menegaskan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab moral bagi setiap pejabat yang dilantik.

“Saya percaya Saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan,” ucapnya di hadapan para pejabat baru.

Baca Juga : OJK Perkuat Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU P2SK

Dewas PDAM Juga Telah Ditetapkan

Selain direksi, Pemkot juga telah menetapkan anggota dewan pengawas (dewas) untuk beberapa BUMD, termasuk PDAM Makassar, Perumda Parkir, Perumda Pasar, dan Perumda Terminal Makassar Metro.

Sementara itu, BUMD BPT (Badan Pengelola Transportasi) tidak memiliki posisi dewan pengawas.

Baca Juga : OJK Siap Dampingi Pemkot Makassar Aktifkan Kembali BPR untuk Dorong Akses Keuangan Aman dan Legal

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Makassar dalam memperkuat tata kelola BUMD agar lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap tantangan ekonomi daerah.

Dorong Kinerja BUMD Lebih Akuntabel

Appi menegaskan bahwa pengisian jabatan strategis di tubuh BUMD harus melalui seleksi terbuka dan objektif, agar menghasilkan figur profesional yang memiliki kemampuan manajerial dan integritas tinggi.

Baca Juga : OJK Tegaskan Komitmen Pelindungan Konsumen dan Literasi Keuangan Digital di Daerah

Ia berharap, keberadaan direksi dan dewan pengawas baru mampu mempercepat transformasi pelayanan publik dan mendorong kemandirian finansial BUMD Makassar.

“Kita ingin semua BUMD bekerja dengan semangat pelayanan, bukan sekadar mencari profit, tapi juga memberi manfaat langsung bagi warga,” tegasnya