OJK Luncurkan SPRINT Bidang PMDK, Perizinan Kini Bisa di Kantor Daerah

RAKYATKU.COM, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan efektivitas layanan perizinan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) dengan meluncurkan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) untuk modul Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Penasihat Investasi Perorangan.

Peluncuran SPRINT Bidang PMDK dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi di Solo, Selasa (26/8).

Dengan peluncuran sistem ini, wewenang perizinan untuk izin perorangan tersebut beralih dari Kantor OJK Pusat ke Kantor OJK Daerah, sehingga proses perizinan menjadi lebih dekat, cepat, dan efisien.

Baca Juga : OJK Perkuat Pengawasan Pasar, Terapkan Sanksi Tegas untuk Jaga Integritas Industri Keuangan

 Pendelegasian Perizinan ke Daerah

Mulai saat ini, pelaku usaha jasa keuangan bidang PMDK dapat mengajukan perizinan melalui kantor OJK daerah berikut:

Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara

Baca Juga : Pasar Obligasi, Derivatif, dan Bursa Karbon Tumbuh Positif, Diminati Investor Domestik

Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan

Kantor OJK Provinsi Jawa Barat

Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah

Baca Juga : Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 18,66 Juta, Penggalangan Dana Melesat Capai Rp186,52 Triliun

Kantor OJK Provinsi Jawa Timur

Kantor OJK Provinsi Bali

Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Baca Juga : IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Likuiditas Pasar Modal Kian Menguat

Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Langkah ini merupakan bagian dari strategi OJK untuk memperkuat peran kantor daerah, memperluas jangkauan layanan, serta mendukung pengembangan pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon secara inklusif di seluruh Indonesia.

Platform Perizinan Satu Pintu

Baca Juga : Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Dinamika Global

SPRINT dikembangkan sebagai platform perizinan satu pintu yang transparan, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi maupun kebutuhan industri jasa keuangan.

Pendelegasian kewenangan ini juga diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan industri PMDK di daerah, memperluas partisipasi pelaku usaha lokal, serta memperkuat kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian nasional.

“Dengan memperkuat peran Kantor OJK di daerah, layanan perizinan menjadi lebih dekat dengan pelaku usaha, prosesnya lebih cepat, dan manfaatnya lebih luas untuk pengembangan pasar modal dan sektor keuangan,” ujar Inarno.