OJK Luncurkan SPRINT Bidang Pasar Modal, Permudah Perizinan di Daerah

RAKYATKU.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat efektivitas layanan perizinan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) dengan meluncurkan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) khusus modul Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Penasihat Investasi Perorangan.

Peluncuran resmi dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas PMDK OJK, Inarno Djajadi, di Solo, Selasa (26/8).

Melalui SPRINT, kewenangan perizinan yang sebelumnya terpusat di Kantor OJK Pusat kini didelegasikan ke Kantor OJK Daerah. Hal ini membuat proses perizinan menjadi lebih cepat, efisien, dan dekat dengan pelaku usaha jasa keuangan.

Baca Juga : OJK Dorong Inovasi Keuangan Digital, Transaksi Kripto Melejit Capai Rp276 Triliun

Adapun Kantor OJK Daerah yang siap melayani proses perizinan antara lain:

OJK Provinsi Sumatera Utara

OJK Provinsi Sumatera Selatan

Baca Juga : OJK Catat Aset Asuransi Rp1.169 Triliun, Dana Pensiun Tembus Rp1.593 Triliun, Transaksi Kripto Melejit

OJK Provinsi Jawa Barat

OJK Provinsi Jawa Tengah

OJK Provinsi Jawa Timur

Baca Juga : Stabil, Bertumbuh, dan Adaptif: OJK Laporkan Kinerja Perbankan Juli 2025 Tetap Solid

OJK Provinsi Bali

OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Baca Juga : OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga, IHSG Cetak Rekor Tertinggi di Agustus 2025

Inarno menegaskan, langkah strategis ini diambil untuk mendukung percepatan pengembangan sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, terutama di daerah.

“Pendelegasian wewenang perizinan ini merupakan langkah penting untuk menghadirkan layanan yang lebih dekat dan cepat, sekaligus memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Inarno.

OJK juga memastikan SPRINT akan terus ditingkatkan menjadi platform perizinan satu pintu yang transparan, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi maupun kebutuhan industri jasa keuangan.

Baca Juga : Aset Keuangan Syariah Nasional Tembus Rp2.972 Triliun, Pangsa Pasar Capai 11,47%

Dengan hadirnya SPRINT Bidang PMDK, diharapkan akses pelaku usaha di daerah semakin inklusif, serta mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang sehat, inovatif, dan berdaya saing.