RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Komisi XI DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran UMKM melalui kolaborasi lintas sektor.
Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menyatakan bahwa inklusi keuangan memerlukan inovasi produk yang relevan dengan kondisi lokal, agar dapat diakses secara mudah oleh pelaku usaha di daerah.
“Tidak semua produk keuangan cocok diterapkan di semua wilayah. Kita perlu inovasi yang menyesuaikan karakteristik usaha dan potensi daerah,” kata Fauzi.
Baca Juga : Dukung Ekonomi Rakyat, OJK Sulselbar Dorong UMKM Lewat Literasi dan Akses Keuangan
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama erat antara DPR, OJK, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan untuk memastikan kebijakan dan regulasi benar-benar berpihak pada UMKM.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch Muchlasin, menambahkan bahwa pihaknya terus menjalankan inisiatif pro-UMKM. Program unggulan seperti PHINISI (Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi Selatan) dihadirkan untuk memutus ketergantungan pelaku usaha pada pinjaman informal berbunga tinggi, sementara LayarKu (Layanan Literasi dan Inklusi Keuangan ke Daerahku) difokuskan pada edukasi keuangan dan perluasan akses layanan melalui kantor cabang lembaga jasa keuangan di daerah.
OJK berharap, dukungan kebijakan dari Komisi XI DPR RI dapat menjadi model nasional untuk penguatan UMKM, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan di Sulawesi Selatan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi provinsi lain. Dengan strategi inklusif ini,diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia
Baca Juga : Milenial Dominasi Pertumbuhan Investor Pasar Modal
Dengan dukungan yang tepat, sektor UMKM diyakini akan menjadi pilar penting pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah ini sejalan dengan upaya mempercepat literasi keuangan dan memperluas jangkauan layanan keuangan formal hingga pelosok negeri.