Sabtu, 28 Juni 2025 15:50
Editor : Editor

RAKYATKU.COM,PAREPARE--Pemerintah Kota Parepare menyatakan sikap tegas terhadap segala bentuk kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), menyusul mencuatnya dugaan ketidakadilan dalam seleksi jalur zonasi.

 

Baca Juga : TP PKK Parepare Gelar Rakerda, Satukan Langkah Program 2026

Baca Juga : Wujudkan Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Berintegritas, Manajemen RSUD Andi Makkasau Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas

Baca Juga : Langgar Site Plan, Perumahan Mario Pesona Parepare Terancam Tak Diterbitkan PBG

 

Wali Kota Parepare bersama Wakil Wali Kota menegaskan, tidak akan mentolerir jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau melakukan intervensi tidak semestinya dalam proses PPDB

 

Baca Juga : TP PKK Parepare Gelar Rakerda, Satukan Langkah Program 2026

Baca Juga : Wujudkan Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Berintegritas, Manajemen RSUD Andi Makkasau Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas

Baca Juga : Langgar Site Plan, Perumahan Mario Pesona Parepare Terancam Tak Diterbitkan PBG

 

 

Pihaknya pun memastikan sanksi tegas akan dijatuhkan sesuai aturan yang berlaku.

 

Baca Juga : TP PKK Parepare Gelar Rakerda, Satukan Langkah Program 2026

Baca Juga : Wujudkan Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Berintegritas, Manajemen RSUD Andi Makkasau Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas

Baca Juga : Langgar Site Plan, Perumahan Mario Pesona Parepare Terancam Tak Diterbitkan PBG

 

Baca Juga : Pemkot Parepare Buka Peluang Investor Garap Eks Gedung CU

PPDB harus dilaksanakan secara transparan, objektif, dan berkeadilan. Tidak boleh ada oknum, apalagi dari kalangan ASN, yang menciderai kepercayaan masyarakat,” tegas Wali Kota Parepare Tasming Hamid, Sabtu (28/6/2025).

 

Baca Juga : TP PKK Parepare Gelar Rakerda, Satukan Langkah Program 2026

Baca Juga : Wujudkan Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Berintegritas, Manajemen RSUD Andi Makkasau Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas

Baca Juga : Langgar Site Plan, Perumahan Mario Pesona Parepare Terancam Tak Diterbitkan PBG

 

Sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, Pemkot Parepare membuka ruang pelaporan dan pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan atau menemukan indikasi pelanggaran dalam proses PPDB. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan resmi Lapor Pak Wali di nomor WhatsApp 0811-4100-7777.

 

Baca Juga : TP PKK Parepare Gelar Rakerda, Satukan Langkah Program 2026

Baca Juga : Wujudkan Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Berintegritas, Manajemen RSUD Andi Makkasau Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas

Baca Juga : Langgar Site Plan, Perumahan Mario Pesona Parepare Terancam Tak Diterbitkan PBG

 

Wakil Wali Kota Parepare menambahkan bahwa semua laporan masyarakat akan diproses secara profesional oleh tim pengawasan internal yang independen.

 

Baca Juga : TP PKK Parepare Gelar Rakerda, Satukan Langkah Program 2026

Baca Juga : Wujudkan Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Berintegritas, Manajemen RSUD Andi Makkasau Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas

Baca Juga : Langgar Site Plan, Perumahan Mario Pesona Parepare Terancam Tak Diterbitkan PBG

 

Baca Juga : Tasming Hamid Harap Imigrasi Semakin Humanis dan Berintegritas di Usia ke-76

“Kami ingin menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan adil. Kami butuh partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra pengawas sosial,” ujarnya.

 

Baca Juga : TP PKK Parepare Gelar Rakerda, Satukan Langkah Program 2026

Baca Juga : Wujudkan Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Berintegritas, Manajemen RSUD Andi Makkasau Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas

Baca Juga : Langgar Site Plan, Perumahan Mario Pesona Parepare Terancam Tak Diterbitkan PBG

 

Pemerintah Kota juga mengimbau semua pihak, termasuk penyelenggara pendidikan, ASN, serta masyarakat umum, untuk bersama-sama menjaga integritas proses PPDB. Hal ini dinilai sangat penting demi masa depan pendidikan yang lebih bermartabat di Kota Parepare.

 

Baca Juga : TP PKK Parepare Gelar Rakerda, Satukan Langkah Program 2026

Baca Juga : Wujudkan Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Berintegritas, Manajemen RSUD Andi Makkasau Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas

Baca Juga : Langgar Site Plan, Perumahan Mario Pesona Parepare Terancam Tak Diterbitkan PBG

 

Sebelumnya, polemik PPDB melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berbasis online kembali mencuat setelah salah satu orang tua murid menyampaikan dugaan ketidakadilan dalam seleksi zonasi.

 

Baca Juga : TP PKK Parepare Gelar Rakerda, Satukan Langkah Program 2026

Baca Juga : Wujudkan Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Berintegritas, Manajemen RSUD Andi Makkasau Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas

Baca Juga : Langgar Site Plan, Perumahan Mario Pesona Parepare Terancam Tak Diterbitkan PBG

 

Lia, warga Parepare yang juga orang tua calon siswa, mengungkapkan kekecewaannya karena anaknya gagal lolos jalur zonasi, meskipun secara kriteria seharusnya memiliki peluang lebih besar dibandingkan beberapa siswa yang diterima.

 

Baca Juga : TP PKK Parepare Gelar Rakerda, Satukan Langkah Program 2026

Baca Juga : Wujudkan Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Berintegritas, Manajemen RSUD Andi Makkasau Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas

Baca Juga : Langgar Site Plan, Perumahan Mario Pesona Parepare Terancam Tak Diterbitkan PBG

 

Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar atas integritas sistem SPMB yang diharapkan menjadi instrumen transparan dan adil dalam proses penerimaan siswa baru. Dugaan bahwa celah dalam sistem dapat disalahgunakan menjadi perhatian serius berbagai pihak.

 

Baca Juga : TP PKK Parepare Gelar Rakerda, Satukan Langkah Program 2026

Baca Juga : Wujudkan Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Berintegritas, Manajemen RSUD Andi Makkasau Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas

Baca Juga : Langgar Site Plan, Perumahan Mario Pesona Parepare Terancam Tak Diterbitkan PBG

 

Pemkot Parepare pun menegaskan bahwa langkah-langkah evaluasi dan pengawasan lebih ketat akan terus dilakukan untuk menutup peluang praktik-praktik curang dan memastikan bahwa sistem PPDB benar-benar menjunjung asas keadilan dan akuntabilitas. (*)

Penulis : Hasrul Nawir

BERITA TERKAIT