RAKYATKU.COM,MAKASSAR--Wali Kota Parepare, Tasming Hamid menghadiri kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2D) Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Kota Makassar, Rabu (28/5/2025).
Baca Juga : Peresmian Auditorium Andi Sapada, Pemkot Parepare dan IAS Teken MoU
Baca Juga : Tasming Hamid Instruksikan Pembersihan Drainase, Edukasi Warga Soal Sampah Plastik
Baca Juga : Pemkot Parepare Pastikan Pencairan TPP ASN Pekan Ini, DPPKB Jadi Penerima Awal
Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj Fatmawati Rusdi, serta diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Peresmian Auditorium Andi Sapada, Pemkot Parepare dan IAS Teken MoU
Baca Juga : Tasming Hamid Instruksikan Pembersihan Drainase, Edukasi Warga Soal Sampah Plastik
Baca Juga : Pemkot Parepare Pastikan Pencairan TPP ASN Pekan Ini, DPPKB Jadi Penerima Awal
High Level Meeting ini menjadi forum penting dalam membahas berbagai langkah konkret untuk mengendalikan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha.
Baca Juga : Peresmian Auditorium Andi Sapada, Pemkot Parepare dan IAS Teken MoU
Baca Juga : Tasming Hamid Instruksikan Pembersihan Drainase, Edukasi Warga Soal Sampah Plastik
Baca Juga : Pemkot Parepare Pastikan Pencairan TPP ASN Pekan Ini, DPPKB Jadi Penerima Awal
Baca Juga : Kabar Gembira , Pemkot Parepare Pastikan Pembayaran TPP ASN Bakal Kembali Lancar
Selain itu, forum ini juga membahas strategi mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran di wilayah Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Peresmian Auditorium Andi Sapada, Pemkot Parepare dan IAS Teken MoU
Baca Juga : Tasming Hamid Instruksikan Pembersihan Drainase, Edukasi Warga Soal Sampah Plastik
Baca Juga : Pemkot Parepare Pastikan Pencairan TPP ASN Pekan Ini, DPPKB Jadi Penerima Awal
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Parepare Tasming Hamid menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Peresmian Auditorium Andi Sapada, Pemkot Parepare dan IAS Teken MoU
Baca Juga : Tasming Hamid Instruksikan Pembersihan Drainase, Edukasi Warga Soal Sampah Plastik
Baca Juga : Pemkot Parepare Pastikan Pencairan TPP ASN Pekan Ini, DPPKB Jadi Penerima Awal
Tasming Hamid menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Parepare untuk mendukung penuh serta berkolaborasi dalam mengimplementasikan program-program strategis tersebut, khususnya dalam upaya pengendalian inflasi daerah dan penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah.
Baca Juga : Peresmian Auditorium Andi Sapada, Pemkot Parepare dan IAS Teken MoU
Baca Juga : Tasming Hamid Instruksikan Pembersihan Drainase, Edukasi Warga Soal Sampah Plastik
Baca Juga : Pemkot Parepare Pastikan Pencairan TPP ASN Pekan Ini, DPPKB Jadi Penerima Awal
Baca Juga : Tasming Hamid Terima SK ULT P4GN, Perkuat Upaya Pencegahan Narkoba di Parepare
“Kami menyambut positif forum ini. Pemerintah Kota Parepare siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha serta mendorong percepatan digitalisasi yang berdampak langsung pada peningkatan PAD,” ujar Tasming Hamid.
Baca Juga : Peresmian Auditorium Andi Sapada, Pemkot Parepare dan IAS Teken MoU
Baca Juga : Tasming Hamid Instruksikan Pembersihan Drainase, Edukasi Warga Soal Sampah Plastik
Baca Juga : Pemkot Parepare Pastikan Pencairan TPP ASN Pekan Ini, DPPKB Jadi Penerima Awal
Tasming juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok serta memastikan ketersediaan pasokan di pasar menjelang perayaan keagamaan besar seperti Idul Adha.
Baca Juga : Peresmian Auditorium Andi Sapada, Pemkot Parepare dan IAS Teken MoU
Baca Juga : Tasming Hamid Instruksikan Pembersihan Drainase, Edukasi Warga Soal Sampah Plastik
Baca Juga : Pemkot Parepare Pastikan Pencairan TPP ASN Pekan Ini, DPPKB Jadi Penerima Awal
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Pemprov Sulsel untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung ketahanan ekonomi daerah. (*)