GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus mendorong digitalisasi transaksi guna mempercepat sistem pembayaran non-tunai. Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menegaskan hal ini dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan penandatanganan MoU digitalisasi transaksi di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Selasa (18/3).
Darmawangsyah menyebut, kegiatan yang difasilitasi Bank Indonesia ini berperan penting dalam mempercepat implementasi transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah.
"Kehadiran Deputi Bank Indonesia di Gowa memberi masukan dan data konkret terkait capaian maupun kendala yang dihadapi. Kami akan menindaklanjutinya dengan menginstruksikan SKPD terkait untuk mempercepat penerapan transaksi elektronik," ujarnya.
Baca Juga : Bupati Gowa Dikukuhkan sebagai Warga Kehormatan Divif 3 Kostrad
Ia juga menekankan pentingnya penerbitan kartu kredit pemerintah daerah, mengingat Kabupaten Gowa belum memiliki sistem tersebut. Darmawangsyah meminta Bank Sulselbar segera berkolaborasi untuk merealisasikan kebijakan ini.
"Belum ada satu pun kartu kredit daerah yang diterbitkan di Gowa. Kami meminta Bank Sulselbar segera menerbitkannya untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan uang persediaan akibat regulasi transaksi elektronik. Ini akan mempermudah operasional keuangan di seluruh SKPD," jelasnya.
Selain itu, ia meminta SKPD memahami secara menyeluruh implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Bapenda dan BPKD diminta menindaklanjuti setiap kendala dalam pengembangan transaksi digital di Gowa.
Baca Juga : Bupati Gowa Minta Kades dan Lurah Aktif Sukseskan 100 Hari Kerja
"Kami berterima kasih atas evaluasi dan dukungan terhadap pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah," tambahnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulsel, Ricky Satria, menyatakan bahwa Kabupaten Gowa menjadi salah satu dari tiga daerah pilihan dalam High Level Meeting TP2DD untuk mempercepat digitalisasi, khususnya dalam pembayaran pajak dan retribusi non-tunai.
"Gowa dipilih karena memiliki faktor pendukung kuat, seperti keberadaan bank, jumlah penduduk besar, dan tingkat penggunaan smartphone yang tinggi. Semua ini berkontribusi dalam akselerasi digitalisasi untuk mempermudah masyarakat dan pemerintah daerah," katanya.
Baca Juga : Bupati Gowa Dorong Inklusi Keuangan Lewat Digitalisasi
Ricky menekankan bahwa digitalisasi transaksi perlu diperluas, terutama dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi daerah yang masih banyak dilakukan secara tunai.
"Retribusi keamanan, kebersihan, wisata, dan parkir di Gowa masih banyak yang tunai. Jika sudah digital, sektor lainnya akan ikut beralih, termasuk UMKM, karena masyarakat kini lebih nyaman bertransaksi lewat ponsel," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan MoU antara Pemkab Gowa dan Bank Indonesia Perwakilan Sulsel, serta beberapa SKPD terkait digitalisasi transaksi.