RAKYATKU.COM,PAREPARE — Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan, Andi Basmal, di Aula Kantor Wali Kota, Rabu (12/3/2025).
Baca Juga : Kota Parepare Raih Penghargaan UHC Award 2026 Kategori Madya
Baca Juga : Pemkot Parepare Buka Peluang Investor Garap Eks Gedung CU
Baca Juga : Tasming Hamid Ajak Seluruh OPD Bersinergi dalam Musrenbang RKPD 2027 Kota Parepare
Dalam pertemuan tersebut, Andi Basmal menyampaikan bahwa kunjungannya ke Parepare bertujuan untuk membahas percepatan atau akselerasi layanan publik, khususnya dalam bidang hukum.
Baca Juga : Kota Parepare Raih Penghargaan UHC Award 2026 Kategori Madya
Baca Juga : Pemkot Parepare Buka Peluang Investor Garap Eks Gedung CU
Baca Juga : Tasming Hamid Ajak Seluruh OPD Bersinergi dalam Musrenbang RKPD 2027 Kota Parepare
"Kanwil Kemenkumham Sulsel hadir di Parepare dalam rangka membahas percepatan atau akselerasi layanan publik," ungkap Andi Basmal kepada Wali Kota dan jajarannya.
Baca Juga : Kota Parepare Raih Penghargaan UHC Award 2026 Kategori Madya
Baca Juga : Pemkot Parepare Buka Peluang Investor Garap Eks Gedung CU
Baca Juga : Tasming Hamid Ajak Seluruh OPD Bersinergi dalam Musrenbang RKPD 2027 Kota Parepare
Baca Juga : Pemkot Parepare Kunjungan Kerja ke Balikpapan, Bahas Pengembangan Ekonomi Daerah
Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan Kemenkumham dalam berbagai aspek layanan hukum, seperti Layanan Kekayaan Intelektual, Layanan Administrasi Hukum Umum, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Pembinaan Hukum.
Baca Juga : Kota Parepare Raih Penghargaan UHC Award 2026 Kategori Madya
Baca Juga : Pemkot Parepare Buka Peluang Investor Garap Eks Gedung CU
Baca Juga : Tasming Hamid Ajak Seluruh OPD Bersinergi dalam Musrenbang RKPD 2027 Kota Parepare
Terkait dengan Kekayaan Intelektual, diperlukan dukungan dari pemerintah setempat agar dapat mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mencatatkan produknya, jelasnya.
Baca Juga : Kota Parepare Raih Penghargaan UHC Award 2026 Kategori Madya
Baca Juga : Pemkot Parepare Buka Peluang Investor Garap Eks Gedung CU
Baca Juga : Tasming Hamid Ajak Seluruh OPD Bersinergi dalam Musrenbang RKPD 2027 Kota Parepare
Selain itu, Andi Basmal juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap notaris, pendaftaran perseroan perorangan, serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan. Ia juga menekankan pentingnya pembentukan Pos Bantuan Hukum sebagai mediator dan sumber informasi hukum bagi masyarakat.
Baca Juga : Kota Parepare Raih Penghargaan UHC Award 2026 Kategori Madya
Baca Juga : Pemkot Parepare Buka Peluang Investor Garap Eks Gedung CU
Baca Juga : Tasming Hamid Ajak Seluruh OPD Bersinergi dalam Musrenbang RKPD 2027 Kota Parepare
Baca Juga : Tasming Hamid Harap Imigrasi Semakin Humanis dan Berintegritas di Usia ke-76
Menanggapi hal itu, Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyambut baik kerja sama dengan Kemenkumham Sulsel. Ia menegaskan bahwa Pemkot Parepare siap bersinergi untuk mempercepat layanan hukum bagi masyarakat.
Baca Juga : Kota Parepare Raih Penghargaan UHC Award 2026 Kategori Madya
Baca Juga : Pemkot Parepare Buka Peluang Investor Garap Eks Gedung CU
Baca Juga : Tasming Hamid Ajak Seluruh OPD Bersinergi dalam Musrenbang RKPD 2027 Kota Parepare
"Kami siap mendukung berbagai program Kemenkumham dalam mempercepat akses layanan hukum di Parepare. Kolaborasi ini sejalan dengan program unggulan kami, seperti digitalisasi layanan publik yang memungkinkan masyarakat mendapatkan pelayanan lebih cepat dan transparan," ujar Tasming.
Baca Juga : Kota Parepare Raih Penghargaan UHC Award 2026 Kategori Madya
Baca Juga : Pemkot Parepare Buka Peluang Investor Garap Eks Gedung CU
Baca Juga : Tasming Hamid Ajak Seluruh OPD Bersinergi dalam Musrenbang RKPD 2027 Kota Parepare
Tasming juga menyoroti program Parepare Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menjadi salah satu prioritas pemerintahannya. Ia menekankan bahwa percepatan layanan hukum harus diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas.
Baca Juga : Kota Parepare Raih Penghargaan UHC Award 2026 Kategori Madya
Baca Juga : Pemkot Parepare Buka Peluang Investor Garap Eks Gedung CU
Baca Juga : Tasming Hamid Ajak Seluruh OPD Bersinergi dalam Musrenbang RKPD 2027 Kota Parepare
"Kami juga tengah mendorong digitalisasi layanan hukum dan administrasi publik, yang sejalan dengan program Gratis Internet dan Pembangunan Command Center untuk Digitalisasi Pelayanan Publik. Dengan begitu, layanan hukum bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat Parepare," tambahnya.
Baca Juga : Kota Parepare Raih Penghargaan UHC Award 2026 Kategori Madya
Baca Juga : Pemkot Parepare Buka Peluang Investor Garap Eks Gedung CU
Baca Juga : Tasming Hamid Ajak Seluruh OPD Bersinergi dalam Musrenbang RKPD 2027 Kota Parepare
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi peningkatan kolaborasi antara Pemkot Parepare dan Kemenkumham Sulsel dalam menghadirkan layanan hukum yang inovatif dan inklusif.(*)