RAKYATKU.COM, MAKASSAR-- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar tengah menyiapkan perencanaan pembangunan jangka panjang tahun 2025 sampai 2045 mendatang.
Untuk itu, Bappeda Makassar menggelar musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) di Hotel Four Points by Sheraton, Rabu (24/04/2024). Acara ini dibuka oleh Pj Sekda, Firman Hamid Pagarra.
RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun ke depan dalam hal ini mulai tahun 2025 sampai 2045 nanti.
Baca Juga : Hadiri FGD Dispar Makassar, Bapenda Bicara Peningkatan PAD Terkait Event Hiburan
Kepala Bappeda Makassar, Andi Zulkifli Nanda menyampaikan tahun ini pihaknya berkesempatan untuk menyusun RPJPD. Semua SKPD dihadirkan untuk membahas gambaran besar perihal pembangunan di masa mendatang.
“Kita sudah masuk ketahap Musrenbang. Tahap pertama itu adalah persiapan, tahapan kedua itu perencanaan awal kemudian kita ke Musrenbang lalu masuk rancangan akhir,” ucapnya.
Lebih jauh, Zulkifli Nanda mengatakan Bappeda Makassar berupaya untuk merampungkan RPJPD pada tahun ini. Sehingga, dokumennya bisa digunakan pada tahun 2025.
Baca Juga : KPU Bersama Bappeda Makassar Gelar Audiensi Penyusunan Visi Misi dan Program Paslon Wali Kota
“Setelah masuk rancangan akhir kemudian di-review oleh teman-teman inspektorat. Kemudian dibawa ke provinsi untuk di asistensi dan akan langsung ditetapkan,” tambahnya.
RPJPD, kata dia, mesti rampung secepatnya lantaran pergantian kepala daerah akan berlangsung pada tahun 2025. Dokumen ini akan menjadi acuan untuk Wali Kota Makassar berikutnya untuk merencanakan sebuah pembangunan.
“Dan penggunaannya adalah untuk penjabaran calon Wali Kota 2024 untuk membuat RPJMD. Jadi mereka harus membuat visi misi itu tidak boleh keluar dari RPJPD ini kemudian turunannya ke RPJMD,” jelasnya.
Baca Juga : Bappeda Kota Makassar Gelar Forum Konsultasi Bahas Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029
Terakhir, Zulkfili Nanda mengatakan RPJPD mesti mengatur dengan baik perencanaan pembangunan ke depan. Beberapa yang mesti dibahas dan dimasukkan dalam dokumen tersebut adalah perubahan iklim, peningkatan SDM dan pendapatan.
“Sifatnya lebih umum, tapi pada intinya yant dibahas seperti peningkatan SDM, kemudian ada juga isu ekonomi hijau, sosial, budaya, dan ekologi, dan pemerataan pembangunan. Nah itu yang itemnya yang masuk di RPJPD,” jelasnya.
“Untuk kota Makassar, peningkatan pendapatan per kapita, low carbon city. Banyak isu kita bahas juga seperti isu demografi, termasuk juga pembangunan IKN,” tukas Zulkifli Nanda. (*)